Kebocoran Data Pribadi Dinilai sebagai Bentuk Keteledoran Pemerintah

Kompas.com - 02/09/2021, 10:44 WIB
Ilustrasi perlindungan data pribadi ShutterstockIlustrasi perlindungan data pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Muhammmad Iqbal menilai, kebocoran data pribadi pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card (e-HAC) merupakan bentuk kelalaian pemerintah.

Iqbal menyayangkan kasus kebocoran data yang terjadi berulang kali. Sebelumnya, kebocoran data pribadi juga pernah dialami pengguna BPJS Kesehatan dan pemegang polis BRI Life Syariah.

"Kebocoran data pribadi di aplikasi milik pemerintah ini merupakan bentuk keteledoran dan kurang bertanggungjawabnya pemerintah, apalagi kebocoran data bukan kali ini saja," kata Iqbal, dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Baca juga: Kebocoran Data E-HAC dan Lambannya Respons Pemerintah

Menurut Iqbal, kasus kebocoran data pribadi tidak pernah ditindaklajuti dengan jelas. Ia pun menegaskan, kasus kebocoran data tidak boleh dianggap enteng karena merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, Iqbal meminta pemerintah maupun BUMN harus terus memperkuat sistem keamanan data. Ia mengatakan, sistem keamanan data yang lemah dapat mengundang kejahatan siber seperti penipuan online.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tindak lanjut dan laporan penyelidikannya juga belum jelas," imbuhnya.

Secara terpisah, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, banyak program penanganan pandemi Covid-19 yang terintegrasi secara digital.

Puan pun meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait untuk memberikan peningkatan keamanan data warga, termasuk dalam aplikasi e-HAC dan PeduliLindungi.

Selain itu ia menegaskan komitmen DPR dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Ia berharap pemerintah serius untuk membahas RUU tersebut agar dapat segera disahkan dan memberikan jaminan kepada masyarakat.

"Kemajuan teknologi menjadi tantangan untuk kita semua, karena memang ada potensi kejahatan yang akan merugikan rakyat. Peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan diharapkan untuk melindungi masyarakat," tutur dia.

Baca juga: Ketua DPR: Pengelolaan Data Pribadi Tidak Boleh Main-main

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Nasional
Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Nasional
Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Nasional
KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Nasional
Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Nasional
Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.