Kebijakan Penanganan Pandemi Berubah-ubah, Menko PMK: Menyesuaikan Perilaku Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 disesuaikan dengan situasi.

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memaklumi jika kebijakan yang diterapkan berubah dari waktu ke waktu.

"Bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah, kenapa harus selalu elastis dan disesuaikan keadaan, di dalam kacamata orang dianggap selalu berubah-ubah. Sebenarnya ini tidak lepas dari keadaan perilaku dari Covid-19,” kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Baca juga: Kemenkes: 50 Juta Vaksinasi Dosis Kedua Dicapai dalam 2 Bulan

Muhadjir mengakui bahwa banyak asumsi kesehatan yang sudah dibangun dalam penanganan Covid-19 terpaksa berubah lantaran perubahan perilaku virus corona.

Misalnya, ibu hamil semula diasumsikan tidak mudah terkena Covid-19. Namun, faktanya, banyak ibu hamil yang terinfeksi, bahkan tidak jarang anak yang dilahirkan pun terpapar virus.

Begitu pula remaja yang semula dinilai memiliki imunitas sangat baik, semakin hari kian banyak yang terpapar Covid-19.

Perubahan yang dimaksud juga terkait dengan konsep herd immunity atau kekebalan kelompok. Asumsinya, apabila vaksinasi sudah mencapai 70 persen, maka seluruh masyarakat dapat terlindungi dari bahaya virus corona.

“Asumsi kita kalau semua sudah divaksin lebih dari 70 persen, maka mereka yang belum divaksin akan terpagari oleh mereka yang sudah terjangkit maupun yang divaksin. Kenyataannya jangankan yang belum divaksin, yang sudah vaksin pun bisa terserang Covid-19,” ucap Mujadjir.

Baca juga: Kemenkes Sebut Varian Delta Masih Dominan, Penularannya 5 Kali Lebih Cepat

Menurut Muhadjir, hal itu menunjukkan bahwa teori herd immunity yang terbukti ampuh dalam penanganan wabah-wabah sebelumnya kini terpatahkan oleh Covid-19.

Oleh karenanya, dengan situasi tersebut, semua pihak diminta betul-betul waspada dan berhati-hati terhadap potensi penularan virus corona.

“Kita harus menyadari Covid-19 ini telah menyadarkan banyak hal kepada kita, termasuk infrastruktur kesehatan kita yang masih kurang baik," kata Muhadjir.

"Justru dengan Covid-19 ini kita bisa bergegas untuk membangun infrastruktur kesehatan kita agar betul-betul bisa lebih andal di masa depan,” tuturnya.

Baca juga: Mobilitas Naik akibat Pelonggaran Pembatasan, Kemenkes Ingatkan Risiko Penularan Virus Corona

Diketahui, pandemi virus corona di Indonesia sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 hingga Rabu (1/9/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, terdapat 10.337 kasus baru dalam 24 jam.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 4.100.138, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Selama 1,5 tahun pandemi berlangsung, berbagai kebijakan telah diterapkan pemerintah. Misalnya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 1-4.