Giri Suprapdiono Optimistis Presiden Jokowi Akan Sikapi Polemik TWK secara Bijak

Kompas.com - 02/09/2021, 08:22 WIB
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono saat wawancara dengan Kompas.com di Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) di Gedung KPK C1, Kamis (3/6/2021). KOMPAS.com/IRFAN KAMILDirektur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono saat wawancara dengan Kompas.com di Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) di Gedung KPK C1, Kamis (3/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono optimistis Presiden Joko Widodo akan menyikapi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK secara bijak.

Sebab, telah banyak temuan sejumlah lembaga yang menyatakan proses TWK bermasalah dan seharusnya alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak merugikan pegawai.

"Kami optimistis Presiden akan memutuskan secara bijak terkait polemik TWK ini," ujar Giri kepada Kompas.com, Rabu (1/9/2021).

"Hasil putusan Ombudsman RI, Komnas HAM, dan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sangat jelas dan terang bahwa pegawai KPK dialihstatuskan menjadi ASN, bukan dilakukan seleksi," ucap dia.

Baca juga: Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Berdasarkan Peraturan Komisi (Perkom) nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), alih status pegawai dilakukan melalui TWK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah proses TWK, 75 pegawai dinyatakan tidak lolos, 51 di antaranya tidak memenuhi syarat (TMS) dan 24 pegawai lainnya dinyatakan masih bisa dibina.

Namun, sebanyak 18 dari 24 pegawai yang dinilai masih bisa dibina melalui pendidikan dan pelatihan bela negara dan dinyatakan lulus menjadi ASN.

Sehingga, tersisa 57 pegawai yang kini statusnya nonaktif hingga 1 November 2021 dan menunggu Presiden Jokowi bersikap atas temuan berbagai lembaga.

Menurut Giri, temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM menyatakan dengan tegas soal sejumlah pelanggaran pada proses asesmen TWK.

Temuan itu antara lain terkait malaadministrasi, pelanggaran 11 nilai hak asasi manusia, hingga pengabaian terhadap arahan Presiden dan putusan MK.

Baca juga: Giri Suprapdiono Sebut Firli Berpotensi Tak Lolos jika Ikut TWK

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Nasional
Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Nasional
Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Nasional
Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Nasional
2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

Nasional
Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

Nasional
Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Nasional
Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Nasional
Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Nasional
Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.