Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aliansi Ilmuwan Indonesia Sodorkan Skenario Pasca Pandemi Covid-19

Kompas.com - 01/09/2021, 20:24 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Ilmuwan Indonesia untuk Penyelesaian Pandemi menyodorkan skenario pasca pandemi. Skenario tersebut dibuat agar Indonesia keluar dari ketidakpastian pandemi Covid-19.

"Dalam situasi ini kita harus mencari jalan keluar bagaimana caranya supaya Indonesia bisa lepas dari lingkaran setan pandemi ini," kata Pakar Sosiologi Bencana Nanyang Technological University (NTU) Sulfikar Amir dalam diskusi secara virtual, Rabu (1/9/2021).

Sulfikar mengatakan, vaksinasi bukan satu-satunya cara dalam penanganan Covid-19, sehingga dibutuhkan cara lain untuk menekan kasus Covid-19 dalam jangka panjang atau endemi.

Ia mengatakan, untuk membawa Indonesia ke era pasca pandemi harus disiapkan peta jalan (roadmap) penyelesaian krisis pandemi dengan pendekatan multidisiplin.

Kemudian, mengusulkan kerangka tata kelola pandemi untuk membangun kapasitas kelembagaan pemerintah dalam melakukan mitigasi dan pengendalian pandemi di masa mendatang.

Baca juga: Salim Segaf Al Jufri: Pandemi Tak Boleh Mengancam Prinsip dan Nilai Demokrasi

"Ini yang perlu kita usulkan ke pihak pengambilan keputusan dan masyarakat," ujarnya.

Lantas, bagaimana skenario pasca pandemi tersebut?

Sulfikar mengatakan, melalui peta jalan ada tiga fase yang diusulkan dalam penyelesaian pandemi yaitu pertama, suppression, dengan target utama menekan angka kasus dan kematian secara drastis dalam periode tertentu.

Fase ini menerapkan strategi "Pull and Push" yaitu dengan kombinasi antara pembatasan sosial dan pelacakan secara masif dan terpadu.

Kedua, stabilization yang membutuhkan waktu 3-4 bulan dengan tujuan mengendalikan skala penularan virus corona pada tingkat tertentu dan mempersiapkan pembukaan aktivitas secara parsial.

Ketiga, normalization yaitu kondisi pandemi dapat dikatakan telah terkendali dan masyarakat sudah bisa hidup secara normal. Indikator utama fase ketiga ini adalah rata-rata tes positif di bawah 1 persen dan jumlah kasus harian di bawah 1.000 kasus.

Baca juga: Puan Tegaskan DPR Akan Awasi Investasi dan Rasio Utang Negara Saat Pandemi

"Dan setiap fase ini, intervensi sosial dan ekonomi dibutuhkan untuk mendukung fase ini berjalan dengan baik sehingga kita bisa pindah ke fase berikutnya, dan di fase berikutnya kita butuh perangkat yang sama tetapi dengan detail-detail yang berbeda, intinya fase ini dilakukan bertahap," ucapnya.

Lebih lanjut, Sulfikar mengatakan, pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk membuat kerangka tata kelola pandemi yang andal dan berbasis kompetensi.

Ia mengatakan, hal tersebut bisa dimulai dari membenahi organisasi penanganan pandemi yang lepas dari domain kementerian dan dijalankan oleh sekelompok teknokrat kompeten dan independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com