Kompas.com - 01/09/2021, 17:30 WIB
Warga berjalan di dekat dinding bermural di Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/8/2021). Pemerintah menetapkan penurunan tingkat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah, salah satunya Kota Surabaya menjadi level 3 yang sebelumnya di level 4 mulai 24-30 Agustus 2021 seiring menurunnya kasus positif dan penularan Covid-19. ANTARA FOTO/Didik SuhartonoWarga berjalan di dekat dinding bermural di Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/8/2021). Pemerintah menetapkan penurunan tingkat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah, salah satunya Kota Surabaya menjadi level 3 yang sebelumnya di level 4 mulai 24-30 Agustus 2021 seiring menurunnya kasus positif dan penularan Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan melanjutkan pemberian diskon tarif listrik setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali diperpanjang.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Tubagus Ahmad Chusni menjelaskan, subsidi listrik itu diberikan kepada mereka yang menjadi pelanggan di dua kategori.

"Diskon tarif 50 persen untuk pelanggan 450 volt ampere, diskon tarif 25 persen untuk pelanggan 900 volt ampere," ujar Tubagus, dalam konferensi pers, Rabu (1/9/2021).

Tubagus mengungkapkan bahwa pihaknya hingga kini telah mengantongi data masyarakat yang menjadi pelanggan di dua kategori tersebut.

Baca juga: Epidemiolog Peringatkan Munculnya Gelombang Covid-19 Ketiga Pasca Pelonggaran PPKM

Selain memberikan subsidi listrik, pemerintah juga tetap memberikan bantuan sosial non-reguler, berupa bantuan sosial tunai (BST).

Tubagus menyebut, hingga kini sudah terdapat 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah mendapatkan BST.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bansos tunai bahkan sudah tahap ke lima dan keenam, diberikan rapel dua bulan langsung, sehingga KPM menerima Rp 600.000," kata Tubagus.

Sementara itu, pemerintah juga mencatat terdapat 28,8 juta KPM yang menerima bantuan sosial reguler.

Sebanyak 28,8 juta KPM tersebut terdiri dari 10 juta KPM dalam Program Keluarga Harapan (PKH), 8,8 juta KPM program sembako non-PKH, dan 10 juta KPM BST.

Baca juga: Anies Keluarkan Kepgub, Ini Daftar Kegiatan yang Dilonggarkan Selama PPKM Level 3

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan sembako berupa beras sebanyak 10 kilogram untuk masing-masing keluarga dalam sekali salur.

Terkait sembako beras ini, Tubagus memastikan bahwa beras tersebut berasal dari Bulog yang sudah terjamin kualitasnya.

Tak hanya itu, kata dia, Menko PMK Muhadjir Effendy telah mewanti-wanti terkait kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan kepada masyarakat.

"Jadi untuk bansos beras ini adalah kualitas medium," tegas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.