Bamsoet Minta Pengusutan Kebocoran Data E-HAC Libatkan Sejumlah Elemen Pemerintah

Kompas.com - 01/09/2021, 15:40 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat mengunjungi pabrik PHC Indonesia di Cikarang, dikutip Kompas.com melalui siaran persnya, Sabtu (14/8/2021). Dokumentasi PHCKetua MPR RI Bambang Soesatyo saat mengunjungi pabrik PHC Indonesia di Cikarang, dikutip Kompas.com melalui siaran persnya, Sabtu (14/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menyelesaikan kasus dugaan kebocoran 1,3 juta data pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card atau e-HAC Kementerian kesehatan (Kemenkes).

Kasus tersebut perlu segera diatasi oleh pemerintah, sebab, berkaitan dengan sistem keamanan siber nasional.

"Kebocoran data ini punya implikasi luas untuk e-HAC dan usaha pemerintah Indonesia dalam mengendalikan Covid-19," kata Bambang dalam keterangannya, Rabu (1/9/2021).

Dalam hal ini, ia meminta keterlibatan seluruh unsur pemerintahan mulai dari Kemenkes, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga lembaga terkait.

Untuk Kemenkes, Bambang mendesak agar otoritas itu bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk meningkatkan kewaspadaan terutama pada sistem keamanan aplikasi e-HAC.

Baca juga: Ramai soal Bocornya 1,3 Juta Data Pengguna E-HAC, Ahli IT: Bahayanya Tidak Terbatas

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Meminta pemerintah melakukan upaya-upaya antisipasi lainnya yang dapat menjamin keamanan data para pengguna aplikasi tersebut. Mengingat, data-data yang bocor ini bersifat pribadi," jelasnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Bamsoet itu meminta Kemenkominfo bekerja sama dengan lembaga terkait dalam melakukan investigasi kasus kebocoran data.

Menurutnya, mereka dapat melakukan penelusuran melalui audit forensik agar dapat memastikan penyebab dugaan kebocoran e-HAC yang terjadi.

Atas desakan-desakan itu, Bamsoet menyatakan bahwa perlu penegasan terhadap komitmen pemerintah dalam hal proteksi penggunaan setiap aplikasi layanan publik.

"Meminta komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan level proteksi penggunaan pada setiap aplikasi layanan publik sebagai upaya pemerintah dalam melindungi dan menjamin data-data masyarakat dengan baik," pinta Bamsoet.

Baca juga: Pimpinan Fraksi PKS: Bocornya Data E-HAC Berpotensi Turunkan Kepercayaan Publik

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Nasional
UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Nasional
UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Nasional
Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Nasional
Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.