Kompas.com - 01/09/2021, 14:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta mengatakan pembahasan terkait Rancangan Undnag-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) masih belum menemukan titik terang.

Sukamta menyebut pembahasan masih macet karena Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate belum mau bergerak.

“Masih macet, belum kemana-mana. Menkominfo masih belum mau bergerak,” kata Sukamta kepada Kompas.com, Rabu (1/9/2021).

Sukamta menyebut, salah satu kendala dalam pembahasan RUU PDP mengenai otoritas pengawas dari lembaga pengawas data pribadi.

“(Kendala) terkait dengan Lembaga Pengawas ODP,” ucap Sukamta.

Baca juga: Anggota Komisi I: Kami Tunggu Komitmen Pemerintah soal Perlindungan Data Pribadi

Padahal, Sukamta menegaskan, saat ini banyak kejadian kebocoran data kementerian, namun pengawasan hanya dilakukan oleh Kementerian Kominfo.

Ia pun mendesak pembahasan RUU PDP segera dilanjutkan karena kebutuhan UU PDP sudah semakin darurat.

“Kebutuhan UU PDP ini sudah darurat. Semoga Kemenkominfo tergerak dengan kebocoran data yang terus terjadi tanpa ada kejelasan pengaturannya,” ujanya.

Lebih lanjut, saat ini pihak Komisi I DPR RI masih menunggu kelanjutan dari Kominfo untuk melakukan pembahasan lanjutan terhadap RUU PDP.

“Belum (terjadwal rapat terkait RUU PDP). Kita tunggu Kominfo,” kata dia.

Dikutip dari Tribunnews.com, rapat konsinyering pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) antara Komisi I DPR dan pemerintah tidak mencapai titik temu terkait kelembagaan otoritas pengawas data pribadi.

Baca juga: Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PDP DPR Abdul Kharis Almasyhari pun menilai Panja Pemerintah tidak konsisten dengan kesepakatan awal yang dibuat dengan DPR.

"Konsinyering ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara Panja DPR dan Panja Pemerintah. Panja DPR menilai Panja Pemerintah tidak serius dan tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati berkaitan dengan kelembagaan," kata Kharis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/7/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Kharis menjelaskan, saat awal pembahasan dalam rapat konsinyering pada Rabu (30/6/2021), Komisi I DPR dan Pemerintah sepakat untuk membentuk lembaga pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada persiden.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyatakan, Panja Komisi I DPR ingin lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab langsung kepada presiden agar lebih independen.

Namun, saat masuk tahap pembahasan, Panja Pemerintah justru tidak konsisten dengan mengajukan konsep lembaga yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Ini dibuktikan dengan paparan yang disampaikan oleh Panja Pemerintah tentang kelembagaan, yang mana sangat berbeda dengan yang sebelumnya dipahami bersama," kata Kharis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Ferdy Sambo: Saya Takut, Ini Jenderal Bintang Dua

Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Ferdy Sambo: Saya Takut, Ini Jenderal Bintang Dua

Nasional
KSAD Dudung dan KSAL Yudo Kompak Acungkan Jempol saat Ditanya soal Calon Panglima TNI

KSAD Dudung dan KSAL Yudo Kompak Acungkan Jempol saat Ditanya soal Calon Panglima TNI

Nasional
Soal Penghapusan Hak Pilih ASN, Anggota Komisi II: Tidak Boleh Ada Politisasi

Soal Penghapusan Hak Pilih ASN, Anggota Komisi II: Tidak Boleh Ada Politisasi

Nasional
Pengamat Militer Nilai KPK Perlu Izin Panglima TNI untuk Hadirkan Eks KSAU dalam Sidang Kasus Heli AW-101

Pengamat Militer Nilai KPK Perlu Izin Panglima TNI untuk Hadirkan Eks KSAU dalam Sidang Kasus Heli AW-101

Nasional
Nasdem: Indonesia Butuh Panglima TNI yang Menguasai Matra Laut yang Kuat

Nasdem: Indonesia Butuh Panglima TNI yang Menguasai Matra Laut yang Kuat

Nasional
Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara, Jokowi: Pak Gubernur Hati-Hati

Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara, Jokowi: Pak Gubernur Hati-Hati

Nasional
Jokowi Tertawa saat Ditanya soal Permintaan Elite PDI-P Tinggalkan Relawan

Jokowi Tertawa saat Ditanya soal Permintaan Elite PDI-P Tinggalkan Relawan

Nasional
Kemensos: Penyaluran PKH hingga BLT BBM Terealisasi di Atas 80 Persen

Kemensos: Penyaluran PKH hingga BLT BBM Terealisasi di Atas 80 Persen

Nasional
Pendaftaran Calon PPK Pemilu 2024 Ditutup, Keterwakilan Perempuan Lebih dari 30 Persen

Pendaftaran Calon PPK Pemilu 2024 Ditutup, Keterwakilan Perempuan Lebih dari 30 Persen

Nasional
Richard Eliezer Ungkap Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J

Richard Eliezer Ungkap Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Bongkar Skenario Sambo, Bharada E: Saya Merasa Berdosa, Dihantui Mimpi Buruk

Bongkar Skenario Sambo, Bharada E: Saya Merasa Berdosa, Dihantui Mimpi Buruk

Nasional
Belum Ada Jadwal Fit And Proper Test Calon Panglima, Dasco: Masih Sibuk...

Belum Ada Jadwal Fit And Proper Test Calon Panglima, Dasco: Masih Sibuk...

Nasional
Jokowi: Investasi Jadi Rebutan Semua Negara, Kita Jangan Persulit

Jokowi: Investasi Jadi Rebutan Semua Negara, Kita Jangan Persulit

Nasional
Kuasa Hukum: Sidang Perdana Korban Gagal Ginjal Digelar 13 Desember

Kuasa Hukum: Sidang Perdana Korban Gagal Ginjal Digelar 13 Desember

Nasional
Survei Charta Politika: Ganjar Akan Tetap Dipilih Mayoritas Pendukungnya jika Jadi Capres Partai Lain

Survei Charta Politika: Ganjar Akan Tetap Dipilih Mayoritas Pendukungnya jika Jadi Capres Partai Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.