Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Jatim, Bali, NTT, dan NTB Siaga Hadapi Potensi Kekeringan

Kompas.com - 01/09/2021, 13:48 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tengga Barat (NTB) siaga menghadapi potensi kekeringan.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi mengungkapkan pada September hingga November 2021 sebagian besar wilayah di Indonesia akan memasuki musim hujan.

Namun empat provinsi tersebut diprediksi justru akan mengalami potensi kekeringan hidrometeorologis hingga 20 hari ke depan.

Baca juga: Daerah yang Alami Kekeringan di Padang Meluas Menjadi Tiga Kelurahan

"Potensi bahaya yang perlu diantisipasi yaitu berkurangnya persediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian, kebakaran semak, hutan, lahan dan permukiman," terang Dewi dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Menghadapi potensi kekeringan itu, lanjut Dewi, BNPB meminta para pemimpin daerah di 4 provinsi itu untuk menyiapkan langkah kesiapsiagaan.

"Pertama, melakukan peninjauan lapangan bersama dinas-dinas terkait untuk mengantisipasi dan menangani terjadinya kekeringan serta potensi kebakaran hutan, lahan, dan semak," sebutnya.

Dewi mengatakan langkah kedua adalah mengimbau masyarakat untuk melakukan penghematan air.

"Salah satunya dengan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih untuk digunakan kembali," katanya.

Pemerintah daerah juga dihimbau menyiapkan logistik berupa pompa air hingga tangki air bersih.

Upaya ketiga, pemerintah daerah diminta aktif memantau sistem informasi yang dikelola Lapan dan BMKG.

"Juga melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam kesiapan mekanisme tanggap darurat," ucapnya.

Tak kalah penting pada tahapan keempat, Dewi meminta agar pemerintah daerah menyiapkan call center untuk menerima laporan masyarakat.

Dewi juga mengingatkan agar dalam penyampaian sosialisasi ke masyarakat, pemerintah daerah tetap menerapkan standar protokol kesehatan.

Langkah terakhir, papar Dewi, jika dibutuhkan pemerintah daerah bisa menerapkan status tanggap darurat.

"Kemudian membentuk posko tanggap darurat bencana apabila dibutuhkan dalam menyikapi situasi di daerah," imbuh dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com