Tim Kuasa Hukum ICW Sebut Moeldoko Salah Melihat Konteks Penelitian ICW

Kompas.com - 31/08/2021, 23:29 WIB
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim kuasa hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko salah melihat konteks penelitian yang dilakukan kliennya.

Hal itu disampaikan oleh tim kuasa hukum ICW menanggapi pernyataan Moeldoko yang akan melaporkan kliennya ke pihak kepolisian.

“ICW sudah berulang kali menjelaskan bahwa hasil penelitian ICW tidak menuding pihak tertentu mana pun, terlebih Moeldoko, mencari keuntungan melalui peredaran Ivermectin,” terang anggota tim kuasa hukum ICW, Muhammad Isnur, dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Moeldoko Akan Lapor Polisi, ICW: Silakan Saja, tetapi Kami Menyayangkan

Isnur menyebut, penjelasan itu sudah disampaikan sebanyak tiga kali melalui surat jawaban atas somasi yang dilayangkan pihak Moeldoko pada ICW.

Selain itu, lanjut Isnur, dalam penelitian berjudul "Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis" selalu menggunakan kata indikasi dan dugaan.

“Yang digambarkan ICW adalah indikasi konflik kepentingan antara pejabat publik dengan pihak swasta, bukan personal atau individu,” kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Isnur menegaskan, ICW juga sudah menyampaikan permintaan maaf dan mengklarifikasi bahwa informasi tentang adanya kerjasama antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan PT Noorpay Perkasa terkait ekspor beras adalah sebuah misinformasi.

“Mengenai ekspor beras, bagi kami pihak Moeldoko terus menerus mendaur ulang isu tersebut. Padahal dalam berbagai kesempatan kami sudah tegas menyampaikan pernyataan itu adalah misinformasi,” paparnya.

“Karena yang benar adalah mengirimkan kader HKTI atau petani ke Thailand untuk mengikuti program pelatihan,” sambung Isnur.

Baca juga: Kuasa Hukum Moeldoko Sebut Segera Laporkan 2 Aktivis ICW ke Polri

Terkait upaya hukum yang akan dilakukan Moeldoko dengan melaporkan ICW ke pihak kepolisian, Isnur menyampaikan bahwa hal itu sah dilakukan oleh siapapun.

Namun di sisi lain ia menyayangkan sikap tersebut, karena penelitian ICW dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di tengah pandemi Covid-19.

“Tentu Moeldoko dengan posisinya yang berada di lingkar dalam Istana Negara mestinya bijak dalam menanggapi kritik, bukan justru langsung menempuh jalur hukum tanpa ada argumentasi ilmiah tentang indikasi konflik kepentingan dalam penelitian ICW,” pungkasnya.

Konflik antara Moeldoko dan ICW bermula dari diskusi publik yang dilakukan oleh ICW pada 22 Juli 2021 lalu.

Kala itu Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan bahwa Moeldoko diduga memiliki hubungan dengan Sofia Koswara yang sempat disebut sebagai wakil Presiden PT Harsen Laboratories yang merupakan produsen Ivermectin.

Baca juga: Pihak Moeldoko Sebut Tudingan ICW soal Ivermectin Hanya Berdasar Pemberitaan Media

PT Harsen telah menyatakan bahwa Sofia Koswara bukan merupakan bagian dari perusahaan tersebut.

Buntut dugaan itu adalah Moeldoko melalui kuasa hukumnnya Otto Hasibuan melayangkan tiga kali somasi pada ICW.

Jika tak bisa memberikan bukti, ICW diminta untuk mengklarifikasi, mencabut, dan meminta maaf atas pernyataannya itu.

Adapun hari ini dalam konferensi pers daring, Moeldoko menyatakan bahwa pihaknya akan membawa polemik ini ke ranah hukum.

Otto Hasibuan menyebut dua peneliti ICW Egi Primayogha dan Miftah akan dilaporkan atas pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.