Hakim MK: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Dipandang Peralihan, Bukan Seleksi Pegawai Baru

Kompas.com - 31/08/2021, 23:22 WIB
Gedung MK KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaGedung MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memberikan pandangannya terkait proses peralihan status pegawai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Pandangan tersebut disampaikan dalam sidang putusan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK pada Selasa (31/8/2021).

Dalam sidang, salah satu Hakim Konstitusi yakni Saldi Isra menyampaikan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya dipandang sebagai peralihan dan bukannya menjadi seleksi pegawai baru.

Baca juga: MK Putuskan Tolak Permohonan Uji Materi UU KPK Soal Alih Status Pegawai Jadi ASN

"Bahwa dengan merujuk ketentuan peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C Undang-Undang 19/2019 dan memaknai secara tepat untuk tujuan dan maksud norma dapam ketentuan peralihan dalam sistem peraturan perundang-undangan," kata Saldi saat membacakan alasan berbeda di sidang yang disiarkan secara daring, Selasa (31/8/2021).

"Perubahan status tersebut harus dipandang sebagai sesuatu peralihan status, bukanlah seleksi calon pegawai baru," lanjut dia.

Adapun alasan yang berbeda itu juga mencakup sikap tiga Hakim Konstitusi yakni Wahiduddin Adams, Suhartoyo dan Enny nurbaningsih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saldi mengatakan, secara hukum, apabila diletakkan dalam konstruksi Pasal 69B dan Pasal 69C UU KPK, proses peralihan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu.

Kemudian setelah penyelidik, penyidik dan pegawai KPK mendapat status pegawai ASN, KPK dapat melakukan berbagai bentuk tes untuk menempatkan mereka dalam struktur organisasi sesuai dengan desain baru KPK.

"Posisi hukum kami, karena peralihan status tersebut sebagai hak, peralihan dilaksanakan terlebih dahulu dan setelah dipenuhinya hak tersebut baru dapat diikuti dengan penyelesaian masalah lain. Termasuk kemungkinan melakukan promosi dan demosi sebagai pegawai ASN di KPK," ujarnya.

Baca juga: Uji Materi soal Alih Status Pegawai Ditolak MK, Pimpinan KPK: Kami Tunggu Putusan MA

Ia melanjutkan, dengan mendaftarkan kepada kepastian hukum, norma dalam Pasal 69B dan Pasal 69C seharusnya semangatnya sungguh-sungguh dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dalam hal ini penyelidik, penyidik dan pegawai KPK untuk dialihkan statusnya sebagai pegawai ASN.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Capaian Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Masih Jauh dari Harapan

Satgas: Capaian Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Masih Jauh dari Harapan

Nasional
Gerindra: Sudah Tepat Kami Dorong Prabowo Maju Pilpres karena Disukai Milenial

Gerindra: Sudah Tepat Kami Dorong Prabowo Maju Pilpres karena Disukai Milenial

Nasional
Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

Nasional
4.241.809 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Keputusan Pemerintah Turunkan Harga PCR

4.241.809 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Keputusan Pemerintah Turunkan Harga PCR

Nasional
14 Cabang Olahraga Nasional Difokuskan untuk Ditata Ulang

14 Cabang Olahraga Nasional Difokuskan untuk Ditata Ulang

Nasional
Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Nasional
Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Nasional
Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Nasional
Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi bagi Penyedia Tes

Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi bagi Penyedia Tes

Nasional
Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Nasional
Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Nasional
Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.