Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi Indonesia Peringkat 6 Dunia, Wakil Ketua Komisi IX: Ini Gotong Royong Kita

Kompas.com - 31/08/2021, 21:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai, vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang mencapai peringkat 6 dunia menjadi bukti gotong royong telah dilakukan semua elemen bangsa dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Ia pun mengapresiasi semua pihak mulai dari pemerintah, aparatur negara, dan elemen masyarakat yang turut membantu percepatan vaksinasi.

"Ikut vaksinasi merupakan gotong royong kita bersama untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi Covid-19," kata Charles dikutip dari Antara, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Jangan Ada Ego Sektoral dalam Distribusi Vaksin Covid-19

Charles mengatakan, capaian vaksinasi Indonesia yang mendudduki peringkat 6 dunia itu diungkap oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Meski berada pada peringkat 6, menurut dia, percepatan vaksinasi Indonesia harus terus ditingkatkan.

Sebab, kata Charles, semakin cepat vaksinasi dilakukan, semakin cepat pula perlindungan komunal atau herd protection di masyarakat terjadi.

"Kita tahu bahwa mutasi virus corona terus berjalan, sehingga lebih cepat memberikan perlindungan kepada masyarakat, lebih baik lagi," ucap Charles.

Politisi PDI-P itu menyatakan hal tersebut saat meninjau program vaksinasi untuk 2.000 warga bersama Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Sekolah Islam Terpadu Citra Az-zahra, Jakarta Barat, Selasa.

Ia mengatakan, cakupan vaksinasi untuk dosis pertama di Jakarta sudah tinggi, bahkan mencapai 100 persen.

Kendati demikian, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 28 Agustus 2021, dosis kedua di Jakarta baru mencapai 67,02 persen.

"Masih ada porsi besar di Jakarta yang masih belum dapatkan vaksinasi kedua," kata dia.

Baca juga: Daftar Lokasi Vaksinasi di Pangkalpinang yang Buka Senin-Sabtu

Ia juga menyoroti perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah dengan penurunan level.

Charles berpandangan, hal yang dilakukan pemerintah itu sudah tepat. Sebab, penurunan itu dinilai berdasarkan indikator-indikator obyektif.

"Melihat angka penularan di Jakarta dan beberapa di daerah di Pulau Jawa yang sudah turun dan positivity rate-nya juga sudah turun. Maka, memang sudah saatnya ada penurunan level, ada pelonggaran dari pembatasan mobilitas masyarakat," kata dia.

Namun, ia mengingatkan bahwa semua pihak tetap harus berhati-hati dengan adanya pelonggaran pembatasan.

Halaman:
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com