14 Pasangan Koruptor di Indonesia, Ketika Hidup Selalu Tak Cukup

Walikota Palembang Romi Herton dan Masyitoh ditangkap KPK usai terkuaknya kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Sementara Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazarudin bersama istrinya Neneng Sri Wahyuni dijerat KPK dalam kasus rasuah Wisma Atlet.

Bupati Karawang Ade Swara dan pasangannya Nurlatifah dicokok KPK dalam kasus lahan dan pencucian uang.

Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho dan istri mudanya Evy Susanti dijerat KPK karena kasus suap dan permainan Bansos.

Dari Empat Lawang, Bupati Budi Antoni dan istrinya Suzanna juga terkena rentetan kasus suap Ketua MK Akil Mochtar.

Sementara Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan Lucianty menyuap anggota DPRD dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD).

Dari Cimahi, Walikota Atty Suharti dan suaminya Itoc Tochija menerima suap terkait pembangunan pasar.

Di Bengkulu Selatan Bupati Dirwan Mahmud kompak dengan istrinya yang bernama Hebdrati bermain komisi proyek infrastruktur.

Dari Kutai Timur, Bupati Ismunandar kongkalingkong dengan istrinya yang juga Ketua DPRD Kutai Timur Encek Firgasih dalam pengaturan proyek infrastruktur.

Pasangan suami istri pengusaha Xaveriandy dan Memi dijerat KPK karena menyuap Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.

Yang lebih “ambyar” lagi, ada sekeluarga terlibat aktif dalam kasus rasuah proyek sistem penyediaan air minum yang melibatkan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Keluarga Budi Suharto dan Lily Sundarsih selaku pengusaha, aktif menyuap bersama dua anaknya Irene dan Yuliana. Untungnya, KPK berhasil mengungkap permainan korupsi yang melibatkan keluarga besar ini (Detik.com, 31 Agustus 2021).

Dengan tertangkap tangannya Bupati Probolinggo bersama suaminya, kini KPK sudah menangkap 14 pasangan pelaku korupsi baik yang berlatar belakang pejabat daaerah, politisi nasional dan pengusaha swasta. 

Probolinggo: Kabupaten nomor 4 termiskin di Jatim

Pernah suatu ketika seorang kepala daerah di daerah Jawa Tengah mengeluh melalui media massa kalau gajinya sebagai bupati teramat minim. Kalah besar dengan uang saku untuk anaknya sekolah.

Pengakuan polos bupati ini, yang beberapa hari lalu ruang kantornya juga sempat digeledah KPK, membuat kita terhenyak. Sudah tahu gajinya minim, kenapa juga maju di pilkada yang berbiaya besar.

Walau terdengar klasik, hampir semua pengakuan pejabat termasuk pasangan suami istri kepala daerah yang tertangkap KPK itu rata-rata mengeluh dengan tingginya biaya politik selain motif ekonomi yang lain.

Padahal, dengan gaji dan tunjangan yang diterimanya sebagai kepala daerah, pasti sangat besar dari ukuran kebanyakan warga didaerahnya masing-masing. Belum lagi dengan fasiltas yang dinikmatinya, mereka lazim disebut raja dan ratu di daerahnya.

Harusnya dengan kekuasaan yang dimiliki, seorang Bupati Probolinggo misalnya, harus mencari terobosan untuk menekan angka kematian akibat Covid dan penanganan dampak pandemi di daerahnya.

Data Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Probolinggo hingga tanggal 29 Agustus 2021 mencatat, sudah 478 warga yang wafat karena Covid dan 136 orang masih dirawat (Siagacovid19.probolinggokab.go.id).

Sementara, jumlah anak yang jadi yatim piatu karena orangtuanya wafat terpapar Covid belum terdata. 

Bicara angka kemiskinan, hingga 2019 Kabupaten Probolinggo menduduki peringkat keempat kabupaten termiskin di Jawa Timur.  Angka kemiskinannya mencapai 17,79 persen.