Pertemuan Presiden dan Pimpinan Parpol Turut Bahas Lembaga Negara Paling Berkuasa, PAN Usul UUD Hasil Amendemen Dievaluasi

Lebih lanjut, Zulhas tak menyampaikan secara gamblang apakah pertemuan tersebut menandakan bahwa PAN bergabung dalam parpol koalisi pemerintah saat ini.

Ia mengaku, partainya tak pernah berpikir untuk bergabung dengan partai koalisi maupun berperan sebagai oposisi.

"Tapi apapun itu, saya diundang, tentu kehormatan bagi Partai Amanat Nasional," tutur dia.

Baca juga: PPP Minta Amendemen UUD 1945 Tak Dilakukan Sebelum Pandemi Terkendali

Diketahui, isu bergabungnya PAN dalam parpol koalisi pemerintah berhembus ketika kabar diundangnya partai berlambang matahari terbit itu ke Istana bersamaan dengan parpol koalisi.

Ada sejumlah persepsi yang dikemukakan publik menyoroti pertemuan antara Presiden Jokowi, parpol koalisi dan PAN.

Salah satunya adalah, pertemuan itu membahas mengenai wacana amendemen terbatas UUD 1945.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menduga, pertemuan itu bukan hanya membahas mengenai penanganan pandemi beserta pemulihan ekonomi.

Menurut dia, ada persoalan serius dan sensitif lain yang juga dibahas dalam pertemuan itu, terutama menjelang 2024.

"Pasti ada sesuatu di luar itu yang menurut saya, seperti misalnya isu kemungkinan amendemen, terkait mengembalikan GBHN, atau juga bahkan terkait jabatan presiden tiga periode," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: PKB Nilai Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Lebih Mendesak, Bukan Amendemen UUD 1945

Adi beranggapan, jika Presiden ingin membahas mengenai penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, tidak perlu sampai mengumpulkan elite parpol koalisi.

Ia berpandangan, hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara Presiden bertemu dengan para menteri di kabinet.