Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eksepsi RJ Lino Ditolak Hakim, Persidangan Dilanjutkan

Kompas.com - 30/08/2021, 18:46 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Mejelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak nota keberatan atau eksepsi mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino atau RJ Lino.

Selanjutnya, majelis hakim meminta jaksa untuk melanjutkan perkara tersebut.

Hal itu disampaikan majelis hakim dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/8/2021).

“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst,” sebut Ketua Majelis Hakim Rosmina dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Keberatan atas Dakwaan, RJ Lino Minta Perkaranya Dimasukkan ke Ranah Perdata

Dalam perkara ini, majelis hakim juga menolak eksepsi yang disampaikan penasihat hukum RJ Lino soal kewenangan Pengadilan Tipikor memeriksa perkara ini.

Menurut kuasa hukum RJ Lino, perkara korupsi yang terjadi di PT Pelindo II terkait pengadaan tiga unit quay container craine (QCC) bukan termasuk tindakan yang merugikan kekayaan negara

Sementara itu, Majelis hakim menilai, PT Pelindo II yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut mengelola kekayaan negara, sehingga kerugian BUMN juga merugikan keuangan negara.

Menurut hakim, PT Pelindo mesti tunduk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pada UU Pemberatansan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim menilai, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas dan diuraikan secara lengkap.

“(Eksepsi itu) adalah pernyataan yang prematur, karena itu masuk ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan,” kata hakim.

“Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi penasihat hukum terdakwa dalam hal ini adalah lemah dan patut dikesampingkan,” kata hakim Rosmina.

Baca juga: Selain Perkaya Diri Sendiri, RJ Lino Didakwa Perkaya Perusahaan Asal China Terkait Pengadaan Crane

Adapun dalam pembacaan ekspesi, Senin (16/8/2021) pekan lalu, RJ Lino meminta agar perkaranya dimasukkan dalam ranah perdata.

Ia menyebut, dakwaan yang diajukan JPU tidak jelas dan kabur. Ia mengaku tidak bersalah dan terlibat dalam pengadaan 3 QCC PT Pelindo II tahun 2010 untuk tiga pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang, Lampung; Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat; dan Pelabuhan Pelmbang, Sumatera Selatan.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa RJ Lino telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan dan perawatan 3 QCC di PT Pelindo II tahun 2010.

Jaksa menduga tindakan tersebut telah merugikan negara sebesar Rp 1,9 juta atau setara Rp 28,82 miliar.

Berita ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul "Eksepsi Prematur, Hakim Lanjutkan Perkara RJ Lino"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com