Politikus Nasdem Sebut Masih Ada Kekerasan Seksual yang Luput dari Draf Awal RUU PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi Nasdem Taufik Basari menilai masih ada kekerasan seksual yang luput dari draf awal Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

"Seperti pemaksaan perkawinan, kemudian pemaksaan aborsi, perbudakan seksual dan sebagainya," tutur dia.

Adapun nama RUU PKS kini diubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Baca juga: Draf Awal RUU PKS, Ada Aturan Rehabilitasi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Dalam draf awal RUU TPKS, tim ahli mengatur 5 jenis kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual diatur dalam Pasal 2, pemaksaan memakai alat kontrasepsi pada Pasal 3, pemaksaan hubungan seksual pasal 4, eksploitasi seksual pasal 5, dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disertai dengan perbuatan pidana lain pada pasal 6.

Taufik berpandangan, tidak dimasukkannya beberapa bentuk kekerasan seksual yang diatur pada draf sebelumnya merupakan bentuk jalan tengah dan akomodir dari berbagai kalangan yang menyatakan keberatan.

"Namun, saya melihat tetap perlu dikaji, apa jalan keluar untuk mencegah peristiwa-peristiwa seperti itu. Karena kita kan punya keinginan untuk memberikan jaminan kepada pihak yang lemah," tutur Tobas, sapaannya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong agar penyusunan RUU nantinya tetap mengkaji dan mempertimbangkan bentuk kekerasan seksual berbasis online.

Menurutnya, perlu dilihat apakah bentuk kekerasan seksual berbasis online tersebut sudah tercakup dalam tindak pidana yang tersedia, baik dalam draf maupun undang-undang lainnya.

Baca juga: Tim Ahli Baleg: Kata Penghapusan di Draf Awal RUU PKS Dihapus dan Diganti

"Kalau misalkan belum tercakup, mungkin perlu kita pikirkan bagaimana pengaturannya. Karena kenyataannya memang banyak terjadi juga kekerasan seksual berbasis online," kata dia.

Selain itu, Tobas juga mendorong tim ahli untuk mengkaji kembali soal pencegahan bentuk kekerasan seksual terjadi di lingkungan perkantoran dan pendidikan.

Menurut dia, hal tersebut perlu dipertimbangkan karena berdasarkan laporan yang diterima dari Serikat Pekerja, mereka menggambarkan kondisi lingkungan kerja yang kerap diwarnai kekerasan seksual.

"Saya beberapa kali diundang di beberapa kampus juga. Terakhir di IAIN Kota Metro, Lampung. Mereka menerbitkan aturan rektor untuk penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Artinya, kekerasan seksual ini sering terjadi juga di tempat kerja, tempat pendidikan," ungkapnya.

Tobas mengatakan, meski dalam draf awal RUU ini sudah diatur tentang pencegahan kekerasan seksual, tetapi masih terfokus pada peran pemerintah.

Baca juga: Anggota DPR: RUU PKS untuk Lindungi Korban Kekerasan Seksual, Bukan untuk Kebebasan Seksual

Padahal, menurutnya, peran dari kalangan seperti pelaku usaha, tenaga pendidik, dan lembaga lain yang berpotensi timbulnya kekerasan seksual juga penting untuk dilibatkan.

"Mereka perlu untuk menciptakan lingkungan yang interaksi sosialnya aman dari kekerasan seksual," kata Tobas.

Masih dari Bab Pencegahan yang diatur dalam Bab 5 Pasal 34, Tobas mendorong tim ahli Baleg agar pemerintah membuat peraturan pemerintah. Perintah itu dapat dimasukkan dalam draf awal RUU.

Tobas mengatakan, peraturan pemerintah itu berisi tindak lanjut dari hal-hal teknis yang tidak masuk dalam undang-undang kekerasan seksual.

"Beberapa hal teknis yang tidak mungkin kita atur dalam undang-undang, menurut saya perlu kita juga berikan ruangnya melalui peraturan pemerintah," ucap Tobas.