Kompas.com - 30/08/2021, 17:15 WIB
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesai (MAKI) Boyamin Saiman saat berada di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/8/2019) kemarin. BOYAMINKoordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesai (MAKI) Boyamin Saiman saat berada di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/8/2019) kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Boyamin menilai, pengunduran diri itu perlu dilakukan untuk kebaikan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“MAKI meminta Lili Pintauli Siregar untuk mengundurkan diri dari Pimpinan KPK demi kebaikan KPK dan demi kebaikan pemberantasan korupsi serta demi kebaikan NKRI,” kata Boyamin kepada wartawan, Senin (30/8/2021).

Baca juga: Putusan Dewas Terhadap Lili Dinilai Akan Membuat Pegawai KPK Tak Takut Melanggar Aturan

Sebagai informasi, Lili terbukti melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara di KPK yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial terkait dugaan suap lelang jabatan.

Dewas KPK menyatakan Lili terbukti melakukan pelanggaran etik dan disanksi pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

Meskipun Boyamin menghormati putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap Lili, namun ia menilai sanksi yang diberikan masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Putusan Dewas KPK dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena semestinya sanksinya adalah permintaan mengundurkan diri atau bahasa awamnya pemecatan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Boyamin juga berencana melaporkan Lili ke Bareskrim Polri. Ia kini tengah mengkaji putusan Dewas terhadap Lili.

Baca juga: Gaji Lili Pintauli Dipotong karena Langgar Etik, Pukat: Harusnya Diminta Mundur

Diketahui, dalam Pasal 36 ayat (1) UU KPK disebutkan pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun.

Selanjutnya, Pasal 65 UU KPK mengatur setiap orang yang melanggar Pasal 36 bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.