Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah, Jangan Hanya Peka Pujian tapi Kritik Mural Dihapus

Kompas.com - 30/08/2021, 15:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani meminta pemerintah tidak terlena dengan pujian partai koalisi bahwa penanganan pandemi Covid-19 sudah on the track.

Menurutnya, pujian tersebut harus dianalisis terlebih dahulu ke semua indikator penanganan pandemi bahwa statistik sudah membaik.

"Bahaya jika pemerintah sampai terlena dengan pujian yang tidak berdasarkan data valid. Ini bisa mengaburkan kondisi sebenarnya," kata Netty dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (30/8/2021).

Anggota Komisi IX DPR itu mengatakan, meski kasus harian Covid-19 sudah menunjukkan penurunan, tetapi Indonesia masih berada pada masa krisis pandemi.

Baca juga: Wamenkes: Kasus Covid-19 Anak Naik 2 Persen Dibanding Juli, PTM Berisiko

Merujuk acuan Badan Kesehatan Dunia (WHO), positivity rate Covid-19 di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan acuan yang ditentukan.

"Kita juga pernah jadi juara kematian akibat Covid-19 di dunia. Distribusi vaksin belum merata dan target harian vaksinasi sering meleset. Bahkan terjadi kasus salah sasaran penggunaan booster vaksin untuk nakes oleh sejumlah pejabat dan kelompok lain yang tidak berhak," ujarnya.

Selain itu, Netty mengungkapkan bahwa pencairan insentif tenaga kesehatan dan pembayaran klaim rumah sakit juga masih bermasalah.

Kemudian, ia juga menyoroti sejumlah daerah yang masih berada pada zona merah atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

"Jadi, pujian keberhasilan penanganan pandemi berdasarkan indikator apa?," tanya Netty.

Baca juga: Wapres Tegaskan Pemerintah Tak Ingin Hanya Andalkan Vaksin Covid-19 Impor

Ketua DPP PKS ini mengatakan, pujian oleh tokoh-tokoh politik kontras dengan fakta yang ada di lapangan.

Hal itu ia lihat dari fakta bahwa masih banyak rakyat yang kesulitan di tengah pandemi dan PPKM. Akibat krisis tersebut, jumlah pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat.

"Angka kemiskinan juga bertambah. Usaha rakyat banyak yang tutup dan kembang kempis. Sementara, bansos dengan jumlah kecil untuk rakyat pun dikorupsi," tutur dia.

Sayangnya, lanjut Netty, saat rakyat mengekspresikan keresahannya melalui kritik mural, aparat pemerintah justru melakukan penghapusan.

Hal itu menjadi perhatian baginya ketika pemerintah dinilai peka pada pujian, tetapi kritik justru diberangus.

"Pertanyaannya, kenapa kritik mural rakyat dihapus, tapi puji-puji yang minim data itu justru dipublikasikan luas di media," ucap Netty.

Baca juga: Saat Jokowi Banjir Dukungan Ketum Parpol Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Oleh karena itu, menurut dia, sudah saatnya pemerintah fokus penanganan Covid-19 dan jangan sampai terbuai pujian.

Mural kritik di kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dihapus pada Kamis (26/8/2021).Kompas/ Erika Kurnia Mural kritik di kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dihapus pada Kamis (26/8/2021).

Ia meminta, pemerintah memastikan semua sektor terus berkolaborasi mengendalikan pandemi dengan standar yang sama.

"Jangan sampai, di satu sisi dilakukan pengetatan, sementara di sisi lain masih ada program spesialisasi kementerian dan lembaga yang mensyaratkan kehadiran sejumlah peserta," kata Netty.

Lebih jauh, Netty juga meminta pemerintah tidak menutup telinga atas kritik dari rakyat atau dari siapa pun.

Ia mengingatkan, tujuan kritik adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah guna menyelamatkan rakyat.

"Jadi, jangan dianggap angin lalu atau bahkan disebut sebagai upaya memperkeruh keadaan. Kita semua cinta Indonesia dan ingin bangsa ini berhasil melewati krisis," harap Netty.

Baca juga: Parpol Koalisi Tegaskan Dukungan kepada Presiden Jokowi

Sebelumnya sejumlah pimpinan parpol koalisi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Pada pertemuan itu, sejumlah pimpinan parpol menyatakan siap mendukung dan memuji bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19 sudah tepat.

“Kita sudah benar. Makanya saya bilang dukung Bapak (Presiden Jokowi), jalur kita sudah betul,” tutur Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden yang diunggah, Sabtu (28/8/2021).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menyebut bahwa kepemimpinan Jokowi selama pandemi berjalan efektif.

“Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu perlu dihiraukan. Kita sudah ada di jalan yang benar. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak, saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet,” ucap Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com