Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Tak Klaim Sepihak Penanganan Pandemi

Kompas.com - 29/08/2021, 19:04 WIB
Tsarina Maharani,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah agar tidak menyatakan klaim sepihak soal penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Netty, klaim sepihak yang berlebihan dapat melemahkan upaya penanganan pandemi.

"Jangan sampai menjadi overclaiming sepihak yang meninabobokan dan melemahkan semangat serta upaya penanganan pandemi," kata Netty saat dihubungi, Minggu (29/8/2021).

Baca juga: Demokrat Minta Pemerintah Tidak Sibuk Selebrasi Dini Penanganan Covid-19

Menurut politikus PKS itu, pemerintah perlu melihat soal penanganan pandemi dalam perspektif yang objektif.

Misalnya, dengan merujuk kepada indikator-indikator yang ditetapkan oleh para ahli dan lembaga yang mengurusi bidang kesehatan.

Netty menyinggung survei nasional yang menyatakan mayoritas masyarakat Indonesia belum sepenuhnya puas dengan penanganan pandemi oleh pemerintah.

"Kadar atau indeks keberhasilan penanganan seharusnya berdasarkan data yang valid dan akurat tentang angka testing (pengetesan) dan tracing (pelacakan), penurunan bed occupancy rate (BOR), penanganan isolasi mandiri, ketersediaan obat, alat kesehatan dan oksigen, serta cakupan vaksinasi," ucapnya.

Netty mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak tunggakan rumah sakit yang belum dibayar pemerintah. Insentif tenaga kesehatan juga banyak yang belum cair.

Selain itu, lanjut dia, distribusi bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi semrawut.

"Padahal angka pengangguran, korban PHK, CPMI gagal berangkat, pelaku UMKM yang gulung tikar, serta rumah tangga pra sejahtera terus bertambah menunjukkan bahwa penanganan belum sepenuhnya berhasil," tuturnya.

Baca juga: UPDATE 29 Agustus: Sebaran 551 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Jawa Timur Tertinggi

Sementara itu, dalam pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021), Presiden Joko Widodo mendapatkan dukungan penuh soal penanganan pandemi Covid-19.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai, penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah pada saat ini sudah berada di jalur yang benar.

Seharusnya, kata dia, langkah itu diikuti dengan kedisiplinan masyarakat di dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

"Kita sudah benar. Makanya saya bilang dukung Bapak (Presiden Jokowi), jalur kita sudah betul," ujar Megawati sebagaimana dikutip dari tayangan di YouTube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Sabtu (28/8/2021).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, kepemimpinan Jokowi selama pandemi berjalan efektif.

Berbagai kebijakan yang diputuskan pemerintah pun dinilai telah diambil dengan baik.

"Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah ada di jalan yang benar. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak, saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com