Netfid Dorong Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemilu, Apa Urgensinya?

Kompas.com - 28/08/2021, 14:10 WIB
Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKomisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Dahlia Umar mengatakan, semua pihak harusnya tidak anti terhadap masuknya teknologi informasi dalam segala lini, termasuk penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Sebab, Dahlia melihat ada sejumlah kelebihan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

"Saya pernah menjadi penyelenggara pemilu, saya mendapat manfaat ketika ada dokumen yang terekam dengan baik, itu sangat memudahkan kita dalam melakukan kerja-kerja untuk proses finalisasi rekapitulasi penghitungan suara," kata Dahlia dalam diskusi virtual bertajuk "Bukan E-Voting, tetapi E-Recap", Sabtu (28/8/2021).

Baca juga: Eks Komisioner KPU: Penggunaan Teknologi Pemilu Jangan karena Ingin Terlihat Keren

Dia mengungkapkan, teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilu berguna untuk mempercepat proses penghitungan dan rekapitulasi suara.

Kedua, penggunaan teknologi jika dilakukan dengan tepat juga dinilai akan menghemat biaya penyelenggaraan pemilu.

"Teorinya itu, teknologi informasi itu harus memotong biaya. Kalau teknologi informasi itu malah menambah biaya, berarti ada sesuatu yang salah di situ," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, lanjut Dahlia, teknologi informasi juga mampu memberikan informasi yang cepat dan mudah kepada masyarakat tentang hasil pemilu.

Baca juga: Rekapitulasi Suara Berjenjang Pemilu Dinilai Berpotensi Munculkan Ruang Manipulasi

Ia berpandangan, informasi yang cepat dan mudah tentang pemilu juga berkaitan erat dengan mitigasi konflik yang akan terjadi di masyarakat.

"Dalam teori konflik, ada mitigasi penanganan konflik yang itu bisa akan lebih baik kalau informasi itu cepat diterima oleh semua pihak," jelasnya.

Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi juga dinilai sebagai upaya mengurangi potensi kecurangan dalam pemilu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.