KPK Eksekusi Eks Bupati Kutai Timur dan Istrinya ke Lapas Tangerang

Kompas.com - 27/08/2021, 22:15 WIB
Bupati Kutai Timur Ismunandar mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Dalam OTT itu KPK menahan tujuh tersangka yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria, Kadis PU Kutim Aswandini, Kepala Bapenda Kutim Musyaffa, Kepala BPKAD Kutim Suriansyah, serta pihak swasta Aditya Maharani dan Deky Aryanto dengan barang bukti uang tunai Rp170 juta, buku tabungan dengan saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp1,2 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan infrastruktur di lngkungan Pemkab Kutai Timur tahun 2019-2020. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoBupati Kutai Timur Ismunandar mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Dalam OTT itu KPK menahan tujuh tersangka yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria, Kadis PU Kutim Aswandini, Kepala Bapenda Kutim Musyaffa, Kepala BPKAD Kutim Suriansyah, serta pihak swasta Aditya Maharani dan Deky Aryanto dengan barang bukti uang tunai Rp170 juta, buku tabungan dengan saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp1,2 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan infrastruktur di lngkungan Pemkab Kutai Timur tahun 2019-2020. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Kutai Timur, Ismunandar ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang pada Kamis (26/8/2021).

Ismunandar merupakan terpidana perkara suap terkait pekerjaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, tahun 2019-2020.

Eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr tanggal 15 Maret 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PT Samarinda Nomor : 3/PID-TPK/2021/PT SMR tanggal 3 Juni 2021.

“Terpidana Ismunandar dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Kasus Suap Infrastruktur, KPK Eksekusi Dua Eks Pejabat Kutai Timur ke Lapas Tenggarong

Ia mengatakan, Ismunandar juga diwajibkan membayar pidana denda  Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Kemudian, mantan Bupati Kutai Timur itu juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 27.438.812.973 yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika Ismundandar tidak membayar, harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” ucap Ali.

“Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya,” kata dia.

Baca juga: KPK Rampungkan Penyidikan Kasus Suap Bupati Nonaktif Kutai Timur Ismunandar

Selain itu, dalam kasus yang sama, KPK mengeksekusi mantan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria Riarinda Firgasih Lepas Kelas IIA Tangerang.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Nasional
KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

Nasional
Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Nasional
Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Nasional
11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game 'Free Fire' Tersebar di Sumatera hingga Papua

11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game "Free Fire" Tersebar di Sumatera hingga Papua

Nasional
Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Nasional
Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Nasional
Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Nasional
KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

Nasional
Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Nasional
Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

Nasional
Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Nasional
Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.