Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/08/2021, 21:25 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peniliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bagi ICW, satu-satunya, solusi yang ampuh untuk mengatasi permasalahan ini adalah mengikuti rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM dengan melantik 57 pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Presiden Dinilai Tak Perlu Tunggu Putusan MA dan MK Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Selain itu, menurut dia, Presiden juga harus menegur serta mengevaluasi komisioner KPK dan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sebab, selain melakukan pembangkangan atas instruksi Presiden, Kurnia menilai, dua pimpinan lembaga negara itu juga terbukti mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan malaadministrasi, dan melanggar hak asasi manusia saat menyelenggarakan TWK.

"Sekaligus hal ini akan menjadi pembuktian terhadap konsistensi Presiden saat pertengahan Mei lalu mengungkapkan bahwa TWK tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK," ucap Kurnia.

Senada, Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam juga menyatakan bahwa lembaganya perlu mendengar langsung pernyataan Presiden Jokowi terkait polemik TWK pegawai KPK.

Menurut dia, berdasarkan informasi dari berita yang beredar, arahan Jokowi tidak berubah.

"Jika membaca berita tersebut, terkait arahan Presiden, dinyatakan posisinya tetap tidak berubah. Itu dekat sekali dengan rekomendasi Komnas HAM," ujar Anam dalam keterangan persnya, Rabu (25/08/2021)

"Bahkan salah satu rekomendasi Komnas HAM juga merujuk pada arahan tersebut," ucap dia.

Baca juga: Polemik TWK KPK, Presiden Tunggu Putusan MA dan MK

Kendati demikian, menurut Anam, di dalam berita yang beredar tersebut Jokowi tidak memberikan pernyataan secara langsung.

Oleh sebab itu, Komnas HAM perlu mendengar pernyataan resmi dan langsung yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami belum mendengar langsung dari Presiden. Penting bagi Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang mendapat mandat melaksanakan perlindungan HAM untuk mendengarkan langsung pernyataan Presiden terkait kasus pegawai KPK," ucap Anam.

"Kami berharap bisa menyampaikan laporan tersebut secara langsung serta memberikan penjelasan kepada Presiden," tutur dia.

Presiden Joko Widodo menghormati rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM RI terkait polemik TWK sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Staf khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono menyatakan, arahan Presiden Jokowi terkait pengalihan status pegawai KPK telah disampaikan sebelumnya dan tidak berubah.

Baca juga: Polemik TWK KPK, Moeldoko Tak Ingin Semua Persoalan Lari ke Presiden

Arahan Presiden Jokowi yang dimaksud yakni meminta alih status kepegawaian tidak merugikan hak pegawai KPK sebagaimana putusan uji materi Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, meminta hasil tes wawasan kebangsaan tidak digunakan sebagai alasan memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dini mengatakan, di sisi lain, Presiden Jokowi juga menghormati proses hukum di MK dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik TWK di KPK yang masih berlangsung.

"Presiden berharap dan percaya bahwa MK dan MA akan memberikan putusan yang seadil-adilnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat,” ujar Dini dikutip dari Kompas TV, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Pimpinan KPK Sebut Belum Terima Hasil Penyelidikan Komnas HAM Terkait TWK

Dilansir dari Kompas.id, MK sedang menyidangkan perkara uji materi Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Aturan itu terkait ketentuan bahwa pegawai KPK harus menjadi ASN. Adapun, gugatan itu diajukan KPK Watch Indonesia.

MA juga sedang menguji Peraturan KPK No 1/2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

Surat rekomendasi Komnas HAM telah diterima Sekretariat Negara (Setneg) pada Jumat sore (20/8/2021).

Komnas HAM menyatakan, ada 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan asesmen TWK pegawai KPK.

Sebelas bentuk hak yang dilanggar tersebut adalah hak atas keadilan dan kepastian hukum; hak perempuan; hak untuk tidak didiskriminasi; hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan; hak atas pekerjaan; dan hak atas rasa aman.

Kemudian, hak yang dilanggar adalah hak atas informasi; hak atas privasi; hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat; hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan; dan hak atas kebebasan berpendapat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Sandiaga soal Perjanjian Politik Prabowo, Anies, dan Dirinya: Ada Materainya...

Cerita Sandiaga soal Perjanjian Politik Prabowo, Anies, dan Dirinya: Ada Materainya...

Nasional
Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Nasional
BPKH: Tak Sepeser Pun Dana Haji untuk Biayai Infrastruktur

BPKH: Tak Sepeser Pun Dana Haji untuk Biayai Infrastruktur

Nasional
Jaksa Akui Situasi Bharada E Timbulkan Dilema Yuridis

Jaksa Akui Situasi Bharada E Timbulkan Dilema Yuridis

Nasional
Menteri PAN-RB: Pemda Tak Harus Sering ke Jakarta untuk Bahas Program

Menteri PAN-RB: Pemda Tak Harus Sering ke Jakarta untuk Bahas Program

Nasional
Komnas HAM Selesai Selidiki Tragedi Kanjuruhan, Berikut Rekomendasinya...

Komnas HAM Selesai Selidiki Tragedi Kanjuruhan, Berikut Rekomendasinya...

Nasional
Hakim Enny Tegaskan Akan Kerja Independen Saat Jadi Anggota MKMK

Hakim Enny Tegaskan Akan Kerja Independen Saat Jadi Anggota MKMK

Nasional
PKS: Sekber Pendukung Anies Baswedan Dibahas Usai Deklarasi Bersama

PKS: Sekber Pendukung Anies Baswedan Dibahas Usai Deklarasi Bersama

Nasional
Penderita Kaki Gajah Capai 8.635 Orang pada 2022

Penderita Kaki Gajah Capai 8.635 Orang pada 2022

Nasional
Resmi Beri Dukungan, PKS Juga Serahkan Penentuan Cawapres pada Anies

Resmi Beri Dukungan, PKS Juga Serahkan Penentuan Cawapres pada Anies

Nasional
Pimpinan PKS-Nasdem-Demokrat Bakal Segera Tandatangani Nota Kerja Sama Koalisi Perubahan

Pimpinan PKS-Nasdem-Demokrat Bakal Segera Tandatangani Nota Kerja Sama Koalisi Perubahan

Nasional
Sudirman Said: Anies Bakal Capres Pertama yang Dapat Cukup Dukungan Resmi

Sudirman Said: Anies Bakal Capres Pertama yang Dapat Cukup Dukungan Resmi

Nasional
Kemenag Sebut Biaya Haji Rp 98 Juta Sudah Hitung Penurunan Biaya Masyair 30 Persen

Kemenag Sebut Biaya Haji Rp 98 Juta Sudah Hitung Penurunan Biaya Masyair 30 Persen

Nasional
UPDATE 30 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 183, Totalnya Jadi 6.729.756

UPDATE 30 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 183, Totalnya Jadi 6.729.756

Nasional
Berbelit-belit Jadi Alasan yang Perberat Tuntutan Terdakwa Kasus Korupsi Helikopter AW-101

Berbelit-belit Jadi Alasan yang Perberat Tuntutan Terdakwa Kasus Korupsi Helikopter AW-101

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.