KPK Tetapkan Wali Kota dan Sekda Tanjungbalai Jadi Tersangka Korupsi Lelang Jabatan

Kompas.com - 27/08/2021, 17:40 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tanjungbalai 2016-2021 M Syahrial dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai, Yusmada pada Jumat (27/8/2021). KOMPAS.com/IRFAN KAMILKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tanjungbalai 2016-2021 M Syahrial dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai, Yusmada pada Jumat (27/8/2021).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai, Yusmada sebagai tersangka pada Jumat (27/8/2021).

Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait lelang mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2019.

"Setelah mengumpulkan berbagai bahan keterangan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK selanjutnya melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan
yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan April
2021 dengan menetapkan tersangka MSA (M Syahrial) dan YM (Yusmada)," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers, Jumat.

Baca juga: Periksa Stepanus Robin dan Maskur Husain, KPK Dalami Penerimaan Uang Selain dari Wali Kota Tanjung Balai

Ia mengatakan, penyidik telah memeriksa 47 orang saksi dan juga menyita diantaranya uang sejumlah Rp 100 juta.

Penyidik, ujar Karyoto, melakukan upaya paksa penahanan pada Yusmada untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 15 September 2021 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sedangkan tersangka MSA (M Syahrial) tidak dilakukan penahanan karena saat ini masih dan sedang menjalani penahanan dalam perkara lain," ucap dia.

Atas perbuatannya tersebut, Yusmada disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, M Syahrial selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Baca juga: Jaksa KPK Ungkap Peran Azis Syamsuddin dalam Dakwaan Dugaan Suap Wali Kota Tanjungbalai

Adapun Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

Perkara ini melibatkan mantan penyidik KPK Stepanus Robin dan pengacara bernama Maskur Husain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

Nasional
Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Nasional
Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Polisi Sebut Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi PT JIP Kembalikan Uang Rp 1,7 Miliar

Polisi Sebut Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi PT JIP Kembalikan Uang Rp 1,7 Miliar

Nasional
Dakwaan Jaksa: Munarman Berbaiat dengan ISIS Tahun 2014

Dakwaan Jaksa: Munarman Berbaiat dengan ISIS Tahun 2014

Nasional
Ajukan Eksepsi Pekan Depan, Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan

Ajukan Eksepsi Pekan Depan, Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan

Nasional
Kunjungi Sintang, Jokowi Tanam Pohon di Lahan Bekas Tambang Emas

Kunjungi Sintang, Jokowi Tanam Pohon di Lahan Bekas Tambang Emas

Nasional
PPKM Level 3 Libur Natal-Tahun Baru Batal, Satgas: Pengetatan Tetap Berjalan

PPKM Level 3 Libur Natal-Tahun Baru Batal, Satgas: Pengetatan Tetap Berjalan

Nasional
Kemenkes Bantah Varian Omicron Telah Terdeteksi di Cikarang, Kabupaten Bekasi

Kemenkes Bantah Varian Omicron Telah Terdeteksi di Cikarang, Kabupaten Bekasi

Nasional
Polri Sebut Dugaan Korupsi di PT JIP Terkait 2 Proyek di tahun 2015-2018

Polri Sebut Dugaan Korupsi di PT JIP Terkait 2 Proyek di tahun 2015-2018

Nasional
Polri: Dua Tersangka Kasus Korupsi PT JIP Kooperatif, Tak Ditahan

Polri: Dua Tersangka Kasus Korupsi PT JIP Kooperatif, Tak Ditahan

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Telah Terima Undangan Pelantikan Jadi ASN Polri

44 Eks Pegawai KPK Telah Terima Undangan Pelantikan Jadi ASN Polri

Nasional
Kemendikbudristek Luncurkan Rumah Cegah Atasi Parasit Korupsi-Kekerasan di Dunia Pendidikan

Kemendikbudristek Luncurkan Rumah Cegah Atasi Parasit Korupsi-Kekerasan di Dunia Pendidikan

Nasional
Polri Lantik 44 Eks Pegawai KPK Kamis Pekan Ini

Polri Lantik 44 Eks Pegawai KPK Kamis Pekan Ini

Nasional
Waketum PKB: Apakah Mungkin Reshuffle 22 Desember Saat Rabu Pahing? Mungkin Saja

Waketum PKB: Apakah Mungkin Reshuffle 22 Desember Saat Rabu Pahing? Mungkin Saja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.