Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah PAN Merapat ke Istana...

Kompas.com - 27/08/2021, 07:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

"Mudah-mudahan dengan bertambahnya pasokan tenaga bagi pemerintahan ini juga bisa membantu menunjang pemerintah untuk lebih keras dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan ekonomi nasional," kata dia.

Di sisi lain, baik PKB maupun Gerindra enggan mengomentari lebih jauh soal prediksi adanya reshuffle pasca-merapatnya PAN. Senada, Dasco dan Jazilul mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

PSI

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengucapkan selamat kepada PAN setelah disebut merapat ke koalisi pemerintah. 

Namun demikian, Juli memberikan imbauan moral kepada PAN jika resmi bergabung menjadi koalisi. PAN, kata dia, tak boleh lagi bermain dua kaki dalam berpolitik. 

Baca juga: PSI Ungkit PAN yang Pernah Main Dua Kaki, Pengurus Jadi Menteri tapi Kader Tembaki Jokowi

"Salah seorang pengurusnya, misalkan menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi. Akan tetapi langgam politiknya, personal-personal lainnya selalu nembakin Pak Jokowi," tutur dia.

Ia berharap, PAN di bawah pimpinan Ketum Zulkifli Hasan lebih konsisten untuk tidak bermain dalam dua kaki.

PKS

Ketua DPP Mardani Ali Sera mengatakan, partainya menghargai keputusan PAN jika bergabung dengan koalisi pemerintahan.

Keputusan bergabung atau tidak sebuah partai terhadap pemerintah, merupakan sepenuhnya hak partai tersebut.

"Itu haknya PAN untuk menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi," kata Mardani saat dihubungi, Kamis.

Baca juga: Politisi PKS: Haknya PAN untuk Jadi Oposisi atau Gabung Koalisi

Anggota Komisi II DPR itu menegaskan, jika PAN masuk dalam koalisi pun tidak akan berpengaruh pada posisi PKS yang tetap pada oposisi.

"PKS Insya Allah akan istikamah menjaga negeri dengan peran oposisi. Mengawal kebijakan pemerintah dengan kritik yang kritis dan konstruktif," ujar Mardani.

Agenda kian mulus

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, jika PAN benar-benar bergabung ke koalisi pendukung pemerintah berdampak pada kian mulusnya agenda-agenda besar pemerintah untuk terwujud.

"Yang jelas memang agenda besar pemerintah dengan adanya PAN ini akan lebih mudah terwujud," kata Hendri.

Menurut Hendri, merapatnya PAN ke koalisi erat kaitannya dengan upaya untuk mengamankan agenda yang diputuskan melalui pemungutan suara atau voting di parlemen.

Baca juga: Agenda Besar Pemerintah Diprediksi Akan Semakin Mulus Setelah PAN Merapat

Pasalnya, dengan bergabungnya PAN maka koalisi pendukung pemerintah kini menguasai 471 kursi dari 575 kursi DPR dan 711 kursi MPR.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com