Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah PAN Merapat ke Istana...

Kompas.com - 27/08/2021, 07:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan merapat koalisi besar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Awal kabar merapatnya PAN ke Istana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem yang juga tergabung dalam parpol koalisi, Johnny G Plate usai pertemuan antara Presiden Jokowi dan petinggi parpol koalisi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/8/2021) sore.

Dalam konferensi pers, Johnny yang juga merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu terang-terangan menyebut PAN sebagai sahabat baru pemerintah.

"Dan yang ketujuh, sahabat baru koalisi, Ketua Umum PAN Bapak Zulkifli Hasan didampingi oleh Sekjen PAN Bapak Eddy Soeparno," kata Johnny dalam konferensi pers yang dipantau melalui YouTube Kompas TV, Rabu malam.

Baca juga: Sekjen Nasdem Sebut PAN sebagai Sahabat Baru Koalisi Pendukung Pemerintah

Johnny mewakili parpol koalisi berharap, kehadiran PAN itu semakin memperkuat dan memperkaya gagasan, pandangan serta ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan.

Diketahui, sebelum PAN bergabung, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin didukung oleh enam parpol di parlemen, yakni PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Gerindra.

Sementara itu, di luar parlemen, pemerintah didukung oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Perindo.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga mengatakan, PAN telah menyatakan dukungan pada pemerintah sejak mulai dipimpin Zulkifli Hasan.

"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Yoga saat dihubungi.

Hingga tulisan ini ditayangkan, Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno belum berkomentar soal isu bergabungnya PAN ke parpol koalisi pemerintah. 

Baca juga: Viva Yoga: PAN Sejak Kepemimpinan Zulkifli Hasan Tegaskan Dukung Pemerintah

Tanggapan partai-partai

Tanggapan pertama datang dari PKB yang merupakan parpol koalisi pemerintah. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, tak menjadi soal jika PAN masuk dalam barisan partai pendukung pemerintah.

Menurut dia, sejak awal PAN memang sebaiknya berada bersama partai-partai pendukung pemerintah.

Baca juga: Soal PAN Merapat Koalisi, PKB: Seribu Teman Terlalu Sedikit

"Ya mau tidak mau PAN memang harus masuk. Kami dari awal memang sebaiknya PAN lebih baik bersama-sama. Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh. Bagi PKB, seribu teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” kata Jazilul dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8/2021).

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, Gerindra menyambut baik kehadiran PAN sebagai anggota koalisi partai pendukung pemerintahan.

Wakil Ketua DPR itu menuturkan, bergabungnya PAN ke koalisi merupakan hak Presiden Jokowi dan PAN sendiri.

Baca juga: Gerindra Tak Mau Beranda-andai Soal Reshuffle Setelah PAN Disebut Masuk Koalisi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com