Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal

Kompas.com - 27/08/2021, 06:29 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sebagai fenomenal.

Itu karena Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19.

Tito mengeklaim, Pilkada 2020 sukses meski dilaksanakan saat wabah melanda Tanah Air.

Hal itu dikatakan Tito saat memberikan sambutan pada acara Peluncuran Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara virtual, Kamis (26/8/2021), dikutip dari Antara.

"Saya ingin ingatkan bahwa jangan kita menganggap peristiwa pada 9 Desember 2020 itu sesuatu yang bisa," kata Tito.

Baca juga: MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

"Kita melaksanakan suatu pekerjaan yang sangat luar biasa, yang fenomenal. So please, jangan anggap biasa kegiatan yang jadi fenomenal itu," ujar mantan Kapolri itu.

Tito menuturkan, Pilkada 2020 adalah pemilu terbesar kedua di dunia selama pandemi setelah Pilpres Amerika Serikat. Maka, kata dia, kesuksesan tersebut dirasa luar biasa.

"Kita melaksanakan election di tengah situasi seperti itu dan ini bukan suatu yang mudah, ini second biggest election in the world setelah Amerika Serikat," katanya pula.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, sejumlah negara yang menggelar pemilu saat kondisi pandemi memiliki tiga skenario untuk menyukseskan pesta demokrasi itu.

Pertama, ialah tetap menyelenggarakan pemilu di tengah krisis pandemi seperti yang dilakukan Korea Selatan pada Maret 2020.

Skenario kedua, lanjutnya, ialah dengan menunda pelaksanaan pemilu, namun tetap diselenggarakan di tahun 2020.

"Kita (Indonesia) ambil opsi kedua, menunda dari September ke Desember karena untuk persiapan. Jadi kita tetap melaksanakan pilkada di 2020," katanya lagi.

Skenario terakhir ialah negara yang menunda pelaksanaan pemilu ke tahun berikutnya.

Baca juga: KPU Pastikan Pemilu dan Pilkada Serentak Digelar pada 2024

Meskipun menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, katanya pula, Indonesia dapat meraih partisipasi masyarakat hingga mencapai 76,09 persen dan tidak menyebabkan peningkatan angka penularan kasus aktif di 270 daerah pilkada.

"Yang terjadi, analisanya 270 daerah penyelenggara pilkada angka Covid-19 turun, daerah yang enggak ada pilkada (justru) naik," ujarnya pula.

Oleh karena itu, dengan pengalaman Pilkada 2020 tersebut, Tito meminta para penyelenggara pemilu dan pihak-pihak terkait untuk yakin bahwa Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 tetap dapat terlaksana sesuai dengan jadwalnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com