12 Daerah Diminta Pertimbangkan soal Larangan Belajar Tatap Muka Terbatas

Kompas.com - 26/08/2021, 18:33 WIB
Siswa-siswi SPM Negeri 1 Tebing Tinggi Timur, Sungai Tohor, Kepulauan Meranti, Riau mengikuti sekolah tatap muka Sabtu (13/2/2021). Sejak Januari sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran tatap muka dengan sistem shift. Di Sungai Tohor, hingga saat ini belum ditemukan kasus positif Covid-19. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOSiswa-siswi SPM Negeri 1 Tebing Tinggi Timur, Sungai Tohor, Kepulauan Meranti, Riau mengikuti sekolah tatap muka Sabtu (13/2/2021). Sejak Januari sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran tatap muka dengan sistem shift. Di Sungai Tohor, hingga saat ini belum ditemukan kasus positif Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta daerah dengan kategori pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-3 mempersiapkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Hetifah mengatakan, pelarangan tanpa langkah konkret persiapan PTM terbatas menunjukkan pemerintah daerah kurang menyadari dampak buruk dari pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan.

"Khususnya di daerah pedalaman dan terpencil yang belum terakses internet secara memadai," kata Hetifah saat dihubungi, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Sekolah Tatap Muka Terbatas di Jakarta, Anies: Keselamatan Paling Utama

Oleh sebab itu, Hetifah meminta pemda memastikan daftar periksa di satuan pendidikan apakah sudah sesuai dengan SKB 4 Menteri serta mempercepat vaksinasi bagi pendidik dan peserta didik.

Politisi Partai Golkar itu juga mendorong sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di daerah PPKM level 1-3 segera memulai PTM terbatas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tidak usah menunggu seluruh kabupaten kota di provinsi terkait memasuki level PPKM 1-3 baru pemprov mengizinkan PTM," ujar dia.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi X, Senin (23/8/2021), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengungkapkan, ada 12 daerah yang masih melarang PTM terbatas. Padahal, ke-12 daerah tersebut berada di wilayah yang masuk kategori PPKM level 1-3.

"Bapak Ibu anggota Komisi X tolong bantuannya, ada beberapa daerah yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya," kata Nadiem.

Baca juga: Orangtua Pegang Peran Kunci Bakal Terselenggaranya Sekolah Tatap Muka

Nadiem menuturkan, pelarangan PTM terbatas masih terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Kota Serang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Waykanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Mesuji.

Nadiem menjelaskan, ketentuan soal PTM terbatas masih mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang diteken pada April 2021.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Nasional
Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Nasional
UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

Nasional
Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Nasional
Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.