Jika Kursi PAN untuk Koalisi Jokowi, Bagaimana Peluang Amendemen Konstitusi?

Kompas.com - 26/08/2021, 15:18 WIB
Suasana gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi partai pendukung pemerintah akan memperbanyak jumlah kursi partai pendukung Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dengan bergabungnya PAN, maka koalisi partai pendukung Jokowi kini menguasai 471 kursi dari 711 kursi MPR, atau sekitar 66 persen dari keseluruhan kursi MPR.

Jika dirinci, 471 kursi partai pendukung pemerintah itu terdiri dari PDI-P (128 kursi), Partai Golkar (85 kursi), Partai Gerindra (78 kursi), Partai Nasdem (59 kursi), PKB (58 kursi), PAN (44 kursi), dan PPP (19 kursi).

Baca juga: PSI Ungkit PAN yang Pernah Main Dua Kaki, Pengurus Jadi Menteri tapi Kader Tembaki Jokowi

Sementara, 240 kursi lainnya diisi oleh 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 54 orang Fraksi Partai Demokrat, dan 50 orang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Lantas, bagaimana pengaruh kehadiran PAN terhadap kemungkinan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang bergulir dalam beberapa waktu terakhir?

Ketentuan amendemen

Untuk diketahui, syarat melaksanakan amendemen konstitusi tercantum pada Bab XVI UUD 1945 yang terdiri dari Pasal 37 ayat (1) hingga ayat (5).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasal 37 Ayat (1) menyatakan, usul perubahan UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Dengan demikian, amendemen kosntitusi dapat diusulkan apabila diajukan oleh 237 orang anggota MPR yang merupakan 1/3 dari total 711 orang anggota MPR.

Dalam hal ini, koalisi partai pendukung pemerintah di MPR yang berjumlah 471 anggota MPR dapat mengusulkan amendemen tersebut.

Baca juga: Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Pasal 37 Pasal 37 Ayat (2) mengatur, usul perubahan pasal-pasal UUD itu diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD sebagaimana yang diusulkan.

Dalam Pasal 37 Ayat (3) diatur bahwa sidang tersebut harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR atau 474 orang anggota MPR.

Dengan ketentuan tersebut, maka koalisi pendukung pemerintah 'hanya' membutuhkan tiga anggota MPR lagi untuk dapat menyelenggarakan sidang.

Baca juga: Nasdem: Amendemen Harus Menjadi Kebutuhan Rakyat, Bukan Elite

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.