Kompas.com - 26/08/2021, 15:01 WIB
Para pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (18/7/2019) sore. Pertemuan berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta. KOMPAS.com/IhsanuddinPara pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (18/7/2019) sore. Pertemuan berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengeklaim komunikasi antara partainya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap berjalan dengan baik.

Hal itu ia tegaskan untuk menanggapi pertanyaan terkait tak diundangnya PSI dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan petinggi partai politik (parpol) koalisi pemerintah, Rabu (25/8/2021) sore.

"Alhamdulillah, komunikasi kami dengan Pak Jokowi tetap terjaga dengan baik. Sekitar 1,5 bulan yang lalu, PSI diterima Pak Jokowi di Istana Bogor," kata Antoni saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: PSI Ungkit PAN yang Pernah Main Dua Kaki, Pengurus Jadi Menteri tapi Kader Tembaki Jokowi

Menjawab soal mengapa tak diundang dalam pertemuan, Antoni beralasan bahwa pertemuan tersebut berisikan partai koalisi yang berada di parlemen.

Diketahui, PSI tidak mendapat kursi di parlemen dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Antoni melihat, mereka yang diundang oleh Presiden Jokowi semuanya adalah partai koalisi di DPR.

Lebih lanjut, Juli mengungkap isi pertemuan antara PSI dan Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa waktu lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, saat itu PSI menyampaikan beberapa hal kepada Jokowi. Begitu juga sebaliknya, Jokowi memberikan saran terhadap PSI.

"Kami menyampaikan banyak hal kepada beliau. Beliau juga memberikan beberapa saran yang sangat konstruktif bagi PSI ke depannya," ucapnya.

Baca juga: Imbas Arogansi Kader Hadapi Aturan Ganjil Genap, PSI Siap Lakukan Penertiban

Terlepas dari itu, PSI juga menyatakan pendapatnya soal kabar merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke partai koalisi pemerintah.

Antoni mengimbau PAN tak lagi berada di antara dua kaki dalam berpolitik.

"Salah seorang pengurusnya misalkan menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi. Akan tetapi langgam politiknya, personal-personal lainnya selalu nembakin Pak Jokowi," ucapnya.

Baca juga: Kadernya Cekcok dengan Petugas Ganjil Genap, PSI Minta Maaf dan Sudah Tegur Keras

PSI berharap PAN yang berada di bawah pimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan (Zulhas) lebih konsekuen untuk tidak bermain dalam politik dua kaki ke depannya.

"Bila memang bergabung dengan koalisi ini maka menjadilah peserta koalisi yang konsekuen memberikan dukungan politik kepada Pak Jokowi dan berhenti bermain dua kaki seperti yang pernah ditunjukkan PAN pada periode sebelumnya," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Nasional
UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.