Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Susun Peta Jalan Sistem Informasi untuk Deteksi Penyakit Menular

Kompas.com - 26/08/2021, 14:46 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyusun peta jalan Sistem Informasi Zoonosis dan EIDs (SIZE) nasional.

SIZE merupakan sistem deteksi, pelaporan, dan respons dini tentang infomasi kejadian penyakit menular yang dilakukan secara realtime.

Sistem tersebut terkoordinasi dan dioperasikan oleh tenaga kesehatan di sektor kesehatan masyarakat, hewan, dan satwa liar.

"SIZE ini sangat penting karena bisa meningkatkan awareness kita dan memberikan respons cepat dalam mengantisipasi penyakit," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Asosiasi Dinas Kesehatan: Covid-19 Jadi Penyakit Endemik Masih Tanda Tanya

Agus mengatakan, apabila awareness atau perhatian masyarakat bagus dan respons yang diberikan pun cepat, maka pencegahan adanya penyakit menular menjadi lebih besar.

Selain itu, dengan pengetahuan yang menjadi modal utama dan sistem yang ada mampu menciptakan informasi akurat, maka pencegahan penyakit pun dapat dilakuka lebih efektif.

"Jadi bukan hanya Covid-19, tapi semua penyakit. Kita tentu membutuhkan update penyakit-penyakit apa saja yang berisiko dan informasi ini harus cepat atau realtime," kata dia.

Agus mengatakan, SIZE awalnya dikembangkan Kemenko PMK bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan versi SIZE 1.0.

Sementara dalam implementasinya, versinya ditingkatkan menjadi 2.0 melalui Kementerian Pertanian dan FAO yang bekerja sama dengan BPPT.

Baca juga: Covid-19 Disebut Akan Menjadi Penyakit Endemi, Apa Maksudnya?

Hingga kini, SIZE berfokus pada penyakit rabies dan telah diujicoba di 4 kabupaten yang ada di 4 provinsi lokasi Pilot One Health.

Konsultan USAID IDDS Anis Fuad mengatakan, Indonesia adalah salah satu hotspot emerging infectious diseases sehingga perlu penguatan kapasitas nasional melalui sistem survailans yang andal.

Terutama untuk pengetahuan dan pengendalian penyakit menular baru serta zoonosis yang berpotensi pandemi.

"Perlu kolaborasi lintas sektor menggunakan pendekatan One Health. Tentunya didukung dengan sistem informasi dan mekanisme berbagi data antar kementerian/lembaga dan semua komponen kesehatan," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Minta Ibu Menyusui yang Sudah Divaksinasi Covid-19 Tetap Berikan ASI

Sebelumnya telah disepakati berbagi data untuk penyakit zoonotic strategis prioritas tersebut. Antara lain penyakit anthrax, rabies, Al, leptospirosis, dan EIDs.

Anis mengatakan, tantangan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memperluas implementasi pilot, cakupan penyakit, koordinasi, manajemen pengetahuan, infrastruktur komunikasi dan jaringan, pembiayaan, serta interoperabilitas.

"Tahapan peta jalan SIZE nasional dimulai tahun ini melalui komitmen kementerian/lembaga terkait, aspek hukum dan kelembagaan, kualitas data, serta manajemen pengetahuan," kata Anis.

Selanjutnya pada 2022, pihaknya akan melakukan perluasan uji coba dengan mengembangkan modul baru dan tahun 2023, data yang ada bisa dimanfaatkan untuk survailans.

"Pada 2024 harapannya kita sudah bisa menghasilkan SIZE nasional yang mantap dan andal," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com