Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Minta Reshuffle Didasarkan pada Kinerja Menteri, Bukan untuk Bagi-bagi Kursi

Kompas.com - 26/08/2021, 13:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengaku tak masalah apabila Presiden Joko Widodo hendak merombak susunan kabinet setelah Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam koalisi pendukung pemerintah.

Namun, ia mengingatkan agar reshuffle kabinet hendaknya didasarkan pada kinerja menteri, bukan untuk bagi-bagi kursi.

"Kalau Presiden mau mengambil, mengganti kursi menteri, hari ini, silakan dengan hormat. Yang menjadi tolak ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang di-reshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada," kata Jazilul dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8/2021).

"Bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir," imbuh dia.

Ia mengatakan, masih terlalu dini untuk membicarakan kemungkinan terjadinya reshuffle kabinet setelah bergabungnya PAN dalam koalisi.

Baca juga: Soal PAN Merapat Koalisi, PKB: Seribu Teman Terlalu Sedikit

Wakil Ketua MPR itu pun menilai tidak pantas apabila pertemuan antara Jokowi dengan partai-partai pendukung pemerintah dipersepsikan untuk membicarakan bagi-bagi kursi.

"Pertemuan itu menurut saya lebih kepada pertemuan yang sesungguhnya lama tidak dilakukan parpol koalisi, giliran bertemu kita punya teman baru (PAN)," ujar dia.

Jazilul juga menekankan, perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden dan PKB menghormati hal itu.

"Bagi PKB, tanpa harus bertemu kalau Presiden mau mengganti atau menambah (menteri) silahkan, itu hak prerogatifnya presiden. Itulah yang selama ini PKB menghormati mana yang menjadi hak prerogatifnya presiden," kata dia.

Diketahui, isu bergabungnya PAN ke dalam koalisi pendukung Jokowi muncul setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menghadiri pertemuan antara Jokowi dan partai pendukung pada Rabu (25/8/2021).

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengakui partainya kini telah menjadi partai pendukung pemerintah dan tergabung dalam koalisi.

Baca juga: Pengamat Prediksi Jokowi Akan Reshuffle Kabinet Usai PAN Masuk Koalisi

"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Yoga saat dihubungi, Rabu.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyatakan, pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas kemungkinan terjadinya reshuffle kabinet.

"Topiknya bukan topik reshuffle kabinet. Topiknya bukan pembahasan pelebaran koalisi atau tambahan anggota atau sahabat baru dalam koalisi," ujar Johnny, saat memberikan keterangan yang disiarkan Kompas TV, Rabu malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com