Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Minta Reshuffle Didasarkan pada Kinerja Menteri, Bukan untuk Bagi-bagi Kursi

Kompas.com - 26/08/2021, 13:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengaku tak masalah apabila Presiden Joko Widodo hendak merombak susunan kabinet setelah Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam koalisi pendukung pemerintah.

Namun, ia mengingatkan agar reshuffle kabinet hendaknya didasarkan pada kinerja menteri, bukan untuk bagi-bagi kursi.

"Kalau Presiden mau mengambil, mengganti kursi menteri, hari ini, silakan dengan hormat. Yang menjadi tolak ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang di-reshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada," kata Jazilul dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8/2021).

"Bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir," imbuh dia.

Ia mengatakan, masih terlalu dini untuk membicarakan kemungkinan terjadinya reshuffle kabinet setelah bergabungnya PAN dalam koalisi.

Baca juga: Soal PAN Merapat Koalisi, PKB: Seribu Teman Terlalu Sedikit

Wakil Ketua MPR itu pun menilai tidak pantas apabila pertemuan antara Jokowi dengan partai-partai pendukung pemerintah dipersepsikan untuk membicarakan bagi-bagi kursi.

"Pertemuan itu menurut saya lebih kepada pertemuan yang sesungguhnya lama tidak dilakukan parpol koalisi, giliran bertemu kita punya teman baru (PAN)," ujar dia.

Jazilul juga menekankan, perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden dan PKB menghormati hal itu.

"Bagi PKB, tanpa harus bertemu kalau Presiden mau mengganti atau menambah (menteri) silahkan, itu hak prerogatifnya presiden. Itulah yang selama ini PKB menghormati mana yang menjadi hak prerogatifnya presiden," kata dia.

Diketahui, isu bergabungnya PAN ke dalam koalisi pendukung Jokowi muncul setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menghadiri pertemuan antara Jokowi dan partai pendukung pada Rabu (25/8/2021).

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengakui partainya kini telah menjadi partai pendukung pemerintah dan tergabung dalam koalisi.

Baca juga: Pengamat Prediksi Jokowi Akan Reshuffle Kabinet Usai PAN Masuk Koalisi

"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Yoga saat dihubungi, Rabu.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyatakan, pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas kemungkinan terjadinya reshuffle kabinet.

"Topiknya bukan topik reshuffle kabinet. Topiknya bukan pembahasan pelebaran koalisi atau tambahan anggota atau sahabat baru dalam koalisi," ujar Johnny, saat memberikan keterangan yang disiarkan Kompas TV, Rabu malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com