Kompas.com - 26/08/2021, 13:16 WIB
Waketum PKB Jazilul Fawaid di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Waketum PKB Jazilul Fawaid di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, partainya tidak mempermasalahkan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke barisan partai pendukung pemerintah.

Menurut Jazilul, sejak awal PAN memang sebaiknya berada bersama partai-partai pendukung pemerintah.

"Ya mau tidak mau PAN memang harus masuk. Kami dari awal memang sebaiknya PAN lebih baik bersama-sama. Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh. Bagi PKB, seribu teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” kata Jazilul dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Jazilul Klaim Baliho Cak Imin Bukan dari PKB, tapi Simpatisan

Jazilul menyebut, di tengah situasi pandemi Covid-19, pemerintah memang membutuhkan kekompakan dan dukungan dari berbagai pihak.

Terlebih, kata Jazilul, tahun ini dan tahun depan bakal menjadi momentum penting secara politik jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2024 medatang.

"Tentu Pak Presiden ingin kondisi masyarakat, kondisi sosial ekonomi ini pulih menjelang berakhirnya kepemimpinan beliau makanya masyarakat saya yakin mestinya memberikan apresiasi dukungan terhadap silaturahim yang dilakukan para elite parpol koalisi di Istana Negara," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di samping itu, Jazilul menilai masih terlalu dini untuk membicarakan reshuffle kabinet setelah bergabungnya PAN ke dalam koalisi.

Wakil ketua MPR itu mengingatkan, keputusan untuk merombak kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Bagi PKB, tanpa harus bertemu kalau Presiden mau mengganti atau menambah (menteri) silakan, itu hak prerogatifnya Presiden. Itulah yang selama ini PKB menghormati mana yang menjadi hak prerogatifnya Presiden," ujar Jazilul.

Baca juga: PAN Merapat ke Koalisi, Pengamat: Agar Kekuasaan Aman karena Ada Suara Minta Jokowi Turun

Isu bergabungnya PAN ke dalam koalisi pendukung Jokowi muncul setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menghadiri pertemuan antara Jokowi dan partai pendukung pada Rabu (25/8/2021).

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengakui partainya kini telah menjadi partai pendukung pemerintah dan tergabung dalam koalisi.

"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Yoga saat dihubungi, Rabu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Nasional
Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Nasional
Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Nasional
Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Nasional
Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Nasional
Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Nasional
Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

Nasional
Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Nasional
Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Nasional
Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Positivity Rate Kasus Positif Covid-19 Harian 1,84 Persen

UPDATE 19 Oktober: Positivity Rate Kasus Positif Covid-19 Harian 1,84 Persen

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Ada 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Oktober: Ada 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.