Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 26/08/2021, 13:01 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, akan ada dinamika politik usai masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam partai politik (parpol) koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut Ujang, dinamika politik yang diprediksi adalah seputar reshuffle atau perombakan kabinet. Ujang berpandangan, Jokowi akan memberikan satu kursi menteri pada PAN.

"Biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi. Oleh karena itu, kita lihat saja ke depan. Jika ada reshuffle, itu artinya ada akomodasi terhadap PAN. Artinya, akan ada kader PAN yang jadi menteri. Paling-paling satu menteri," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/8/2021).

Dia melanjutkan, jika terjadi reshuffle, maka PAN akan menggeser menteri dari non parpol. Namun, Ujang tak menyebut siapa nama menteri non parpol yang berpotensi digeser oleh kader PAN itu.

Baca juga: PAN Merapat ke Koalisi, Pengamat: Agar Kekuasaan Aman karena Ada Suara Minta Jokowi Turun

Prediksi terjadinya reshuffle, kata Ujang, akan menguat pasca masuknya PAN dalam koalisi pemerintahan.

Ia pun mengandaikan masuknya PAN layaknya seseorang yang tengah menyantap makan siang di sebuah warung makan, dan membayar kepada penjual makanan sesudahnya.

"Tak ada makan siang yang gratis. Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung. Namun, jika PAN tak dapat menteri, itu mungkin sudah deal dengan Jokowi," imbuh Ujang.

Lebih lanjut, menurut Ujang, Jokowi tak mempermasalahkan jika ada pendapat bahwa masuknya PAN akan dikritik soal 'gemuknya' koalisi.

Pasalnya, dia berpandangan bahwa antara Jokowi dan PAN pun saling diuntungkan.

"Untungnya Jokowi, bisa menambah koalisi dan akan semakin kuat. Dan untung untuk PAN, bisa di-back-up oleh pemerintah, dalam banyak hal. Bagi Jokowi, koalisi gemuk tak masalah, yang penting dirinya aman dan kuat," jelasnya.

Baca juga: Politisi PKS: Haknya PAN untuk Jadi Oposisi atau Gabung Koalisi

Kendati demikian, ia juga memprediksi kekhawatiran soal oposisi yang melemah karena PAN kini masuk dalam koalisi pemerintah.

Ujang berpendapat, partai oposisi akan semakin berat untuk berhadap-hadapan dengan koalisi Jokowi karena masuknya PAN.

"Tentu ini akan memperlemah dan memperberat oposisi. Tapi, dalam politik itu merupakan hal biasa," ucapnya.

Lebih jauh, Ujang menilai, masuknya PAN akan semakin menegaskan bahwa kini kepentingan PAN berbeda dengan kepentingan saat masih berada dalam oposisi. Sebab, saat ini kepentingan PAN sama dengan pemerintah, sehingga akan berjalan bersama.

Menurut Ujang, tentu kini kepentingan PAN sudah sama dengan pemerintah, sehingga akan berjalan bersama.

"Namun, jika kepentingannya berbeda, maka akan saling bermusuhan," kata Ujang.

Baca juga: Viva Yoga: PAN Sejak Kepemimpinan Zulkifli Hasan Tegaskan Dukung Pemerintah

Sebelumnya diberitakan, muncul isu bahwa PAN bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf usai pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi dan ketum, sekjen parpol koalisi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/8/2021) sore.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan, partainya telah menyatakan dukungan pada pemerintah sejak mulai dipimpin oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan.

"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Yoga saat dihubungi, Rabu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan: Jokowi dan Megawati Ngobrolin yang Lagi 'Hits', Koalisi ke Kanan, Koalisi ke Kiri

Puan: Jokowi dan Megawati Ngobrolin yang Lagi "Hits", Koalisi ke Kanan, Koalisi ke Kiri

Nasional
Jalani Klarifikasi, Kepala BPN Jaktim Mengaku Serahkan Semua Data ke KPK

Jalani Klarifikasi, Kepala BPN Jaktim Mengaku Serahkan Semua Data ke KPK

Nasional
Ketua KPK Sebut Pemda Jadi Instansi dengan Risiko Korupsi Tertinggi

Ketua KPK Sebut Pemda Jadi Instansi dengan Risiko Korupsi Tertinggi

Nasional
Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Nasional
ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

Nasional
Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Nasional
Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Nasional
Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Nasional
Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Nasional
Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Nasional
Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Nasional
Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Nasional
Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Nasional
Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Nasional
33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke