Kemenkes Minta Pemda Berkomunikasi Terkait Perbaruan Data Kasus Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi yang baik dalam perbaruan dan sinkronisasi data kasus Covid-19.

Hal itu diungkapkan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi.

"Kami juga mendorong pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan baik dengan Kemenkes dalam hal updating data ini agar situasi pandemi di wilayahnya masing-masing dapat dinilai sebagaimana mestinya," kata Nadia dalam konferensi persnya, Rabu (25/8/2021).

Ia melanjutkan, pada pekan ini Kemenkes juga akan merilis sekitar 10.000 kasus dari kota Depok yang belum tercatat di sistem new all record (NAR).

Baca juga: Jokowi: Alhamdulillah Perkembangan Kasus Harian Covid-19 RI Membaik

Sebab, kata Nadia, selama ini sistem pelaporan kota Depok belum terhubung dengan NAR di pemerintah pusat.

"Jajaran kota Depok dan pusat data informasi kesehatan Kemenkes telah bekerja keras sehingga kita dapat memperoleh gambaran epidemiologi Covid-19 yang lebih nyata," ujarnya.

Ia mengatakan, data yang ada saat ini akan terus bergerak jumlahnya mengingat masih ada data lama tapi belum bisa disampaikan.

Kasus-kasus yang baru dirilis akan disampaikan berdasarkan tanggal kejadian, sehingga tidak akan mempengaruhi level situasi pandemi.

"Dan tentunya Kemenkes terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk terus melakukan update dan sinkronisasi data kasus aktif yang belum terupdate," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga menyebutkan, kasus konfirmasi positif Covid-19 dan kematian pasien virus corona akan kembali meningkat dalam beberapa hari ke depan.

Hal ini dikarenakan sejumlah daerah bakal mengeluarkan penumpukan data kasus konfirmasi dan kematian.

"Dalam beberapa hari ke depan akan kembali terjadi kenaikan tren kasus konfirmasi dan juga kasus kematian akibat tabungan kasus konfirmasi dan kematian yang dikeluarkan oleh beberapa kabupaten dan kota," kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Jokowi: Keterisian RS Covid-19 Nasional 29 Persen, Wisma Atlet 12 Persen

Luhut mengatakan, penumpukan data kasus konfirmasi dan kematian jumlahnya mencapai ratusan atau bahkan ribuan. Angka itu akan dikeluarkan secara bertahap dalam 10 hari ke depan.

Menurut Luhut, terjadinya penumpukan data ini menggambarkan sulitnya mengatur pendataan kasus konfirmasi dan kematian terkait Covid-19.

"Sebagai gambaran pada teman-teman media betapa susahnya kita mengatur ini dan ini kaitannya bagaimana tadi juga di teman-teman di pemerintahan daerah," ujar dia.