Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga untuk Pejabat, Dinilai Tak Etis dan Tuai Polemik...

Kompas.com - 26/08/2021, 10:01 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Haryanti Puspa Sari,
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Aliyah Mustika Ilham mempertanyakan kabar adanya sejumlah pejabat negara yang mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster.

Pertanyaan tersebut disampaikan langsung oleh Aliyah kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPR pada Rabu (25/8/2021).

Aliyah mendengar kabar tersebut setelah LaporCovid-19 mempermasalahkan pemberitaan yang menyatakan sejumlah pejabat negara telah mendapatkan booster. 

"Menurut temuan LaporCovid-19, diduga Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Gubernur Kaltim sudah menerima vaksin ketiga atau vaksin booster yang jenis Moderna. Hal itu terungkap dari obrolan Bapak Presiden dengan sejumlah pejabat yang terdengar dalam rekaman video kunjungan ke Kaltim Selasa 24 Agustus yang lalu," kata Aliyah dalam rapat yang dipantau secara virtual.

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Ia pun mempertanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Menkes Budi Gunadi. Menurut dia, apabila informasi itu benar adanya, maka pemerintah dipandang belum memiliki ketegasan mengawasi distribusi vaksin hingga daerah.

"Untuk itu perlu adanya penguatan pengawasan dan pemerintah daerah juga memperbaiki mekanisme dan sasaran vaksinasi," ujarnya.

Aliyah juga mempertanyakan sikap pejabat pemerintah yang dinilainya terburu-buru untuk mendapatkan vaksin tambahan. Padahal, vaksin dosis ketiga masih diprioritaskan kepada tenaga kesehatan.

"Vaksin Moderna diperlukan untuk para nakes. Tapi menariknya, pejabat kok buru-buru ya menggunakan vaksin booster tersebut, khususnya Moderna," tutur Aliyah.

Baca juga: Menkes: 34 Persen Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga

Lebih lanjut, Aliyah mengingatkan kembali kepada para pejabat pemerintah agar memiliki sense of crisis dan empati yang tinggi kepada masyarakat serta para tenaga kesehatan.

Terkait pertanyaan itu, Menkes tidak menjawab dengan tegas terkait dugaan pejabat negara telah menerima booster atau dosis ketiga.

Budi Gunadi justru menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris terkait rencana pemerintah hendak memberikan booster untuk masyarakat umum.

"Rencananya kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga? Kalau kita semakin cepat, kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua. Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga," kata Budi Gunadi.

Baca juga: Menkes Harap Masyarakat Bisa Dapatkan Booster Vaksin Covid-19 Awal 2022, asalkan...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com