Zona Merah Covid-19 Indonesia Turun Drastis, dari 131 Jadi 53 Kabupaten/Kota

Kompas.com - 26/08/2021, 09:08 WIB
Zona Merah 22 Agustus 2021 Satgas Covid-19Zona Merah 22 Agustus 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah sebaran zona merah Covid-19 di Indonesia per 22 Agustus 2021 menurun menjadi 19 provinsi dengan 53 kabupaten/kota.

Sebelumnya, pada 15 Agustus 2021 tercatat sebanyak 25 provinsi dengan 131 kabupaten/kota.

Ada tujuh provinsi yang keluar dari zona merah pada periode kali ini yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Lampung, dan Kalimantan Tengah.

Baca juga: UPDATE: Jabar Tak Lagi Masuk, Ini 131 Sebaran Zona Merah Covid-19

Namun, pada periode kali ini juga bertambah satu provinsi yang masuk dalam zona merah yaitu Jawa Barat.

Sebelumnya, Jawa Barat telah keluar dari zona merah Covid-19. Namun, pada periode kali ini masuk kembali dengan satu kabupaten/kota yaitu Cianjur.

Provinsi yang paling banyak zona merahnya pada periode kali ini adalah Bali dan Aceh yang masing-masing 7 kabupaten/kota. Lalu disusul Sulawesi Tengah dengan 6 kabupaten/kota, dan Jawa Tengah 5 kabupaten/kota.

Baca juga: Klaim Tak Ada RT Zona Merah, Wali Kota Tangerang: Kasus Covid-19 Berangsur Turun

Berikut sebaran 53 zona merah Covid-19 di 19 provinsi di Indonesia per 22 Agustus 2021:

Sumatera Utara: 3 zona merah

  • Toba Samosir
  • Simalungun
  • Kota Medan

Sulawesi Utara: 1 zona merah

  • Bolaang Mongondow Timur

Sulawesi Tengah: 6 zona merah

  • Buol
  • Banggai
  • Poso
  • Tolitoli
  • Parigi Moutong
  • Banggai Kepulauan

Sulawesi Selatan: 3 zona merah

  • Luwu Utara
  • Wajo
  • Enrekang

Riau: 1 zona merah

  • Kota Pekanbaru

Papua: 1 zona merah

  • Jayawijaya

Kepulauan Bangka Belitung: 1 zona merah

  • Kota Pangkalpinang

Kalimantan Utara: 1 zona merah

  • Bulungan

Kalimantan Timur: 2 zona merah

  • Paser
  • Kota Bontang

Baca juga: Klaim Tak Ada RT Zona Merah, Wali Kota Tangerang: Kasus Covid-19 Berangsur Turun

Kalimantan Selatan: 4 zona merah

  • Tanah Laut
  • Kota Banjarbaru
  • Banjar
  • Kota Banjarmasin

Kalimantan Barat: 2 zona merah

  • Landak
  • Melawi

Jawa Timur: 4 zona merah

  • Kota Batu
  • Ponorogo
  • Nganjuk
  • Blitar

Jawa Tengah: 5 zona merah

  • Brebes
  • Bayumas
  • Purworejo
  • Cilacap
  • Klaten

Jawa Barat: 1 zona merah

  • Cianjur

Jambi: 1 zona merah

  • Tanjung Jabung Timur

Gorontalo: 1 zona merah

  • Pahuwato

D.I Yogyakarta: 2 zona merah

  • Kulon Progo
  • Bantul

Baca juga: Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Bali: 7 zona merah

  • Badung
  • Jembrana
  • Klungkung
  • Karangasem
  • Kota Denpasar
  • Tabanan
  • Buleleng

Aceh: 7 zona merah

  • Aceh Tamiang
  • Kota Sabang
  • Kota Langsa
  • Pidie
  • Kota Lhokseumawe
  • Kota Banda Aceh
  • Aceh Besar
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Nasional
Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Nasional
Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Nasional
Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Nasional
Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

Nasional
Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Nasional
Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Nasional
Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Nasional
Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Nasional
Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Nasional
Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Nasional
Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Nasional
PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

Nasional
Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.