Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi dan Parpol Koalisi Juga Bahas Otonomi Daerah yang Dinilai Tak Efektif

Kompas.com - 26/08/2021, 06:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para petinggi partai koalisi pada Rabu (25/8/201) salah satunya membahas evaluasi sistem otonomi daerah.

Pasalnya, sistem otonomi daerah yang berlaku saat ini dirasakan kurang efektif untuk pengambilan keputusan seperti di masa darurat pandemi Covid-19.

"Yang keempat, dibahas mengenai ketatanegaraan otonomi daerah dan sistem pemerintahan sebagai akibat dari dampak Covid-19. Di mana dibutuhkan sekali kecepatan dalam mengambil keputusan," ujar Johnny saat memberikan keterangan pers yang ditayangkan KompasTV, Rabu malam.

Baca juga: Parpol Koalisi Tegaskan Dukungan kepada Presiden Jokowi

"Dibutuhkan evaluasi menyeluruh agar Indonesia di dalam tata kelola pemerintahan pusat, pemerintah daerah dan sistem pemerintahan nasional itu dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat," lanjutnya.

Menurut Johnny, hasil evaluasi saat ini, otonomi daerah dan sistem aturan perundangan di Indonesia cukup menyulitkan dalam mengambil keputusan.

Hal ini merupakan kendala yang disebutnya harus diatasi.

"Sehingga setelah 23 tahun otonomi daerah di terapkan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar kita mempunyai sistem desentralisasi kekuasaan yang lebih efektif," tutur Johnny.

"Dan lebih cocok di dalam pengambilan keputusan yang cepat khususnya pada situasi-situasi kedaruratan seperti ini (pandemi Covid-19). Kita perlu mereview secara menyeluruh," tambahnya.

Selain otonomi daerah, kata Johnny, ada empat topik lain yang dibahas oleh Jokowi dan para petinggi partai koalisi saat pertemuan di Istana Negara pada Rabu sore.

Empat topik itu adalah penanganan pandemi Covid-19, perekonomian nasional, strategi ekonomi dan bisnis negara dan ibu kota negara.

Adapun peserta pertemuan pada Rabu sore yakni Presiden Joko Widodo beserta tujuh ketua umum dan tujuh sekjen parpol.

Baca juga: Bertemu Petinggi Parpol Koalisi, Jokowi Pastikan Rencana Pindah Ibu Kota Tetap Jalan

Mereka adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua umum Nasdem Surya Paloh didampingi Sekjen Nasdem Johnny G Plate, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Golkar Lodewijck Paulus.

Kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Umum PPP Bapak Suharso Monoarfa didampingi Sekjen PPP Arwani Thomafi.

"Dan yang ketujuh sahabat baru koalisi Ketua Umum PAN Bapak Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Bapak Eddy Soeparno," tambah Johnny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com