Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Bupati dan Dermaganya, Nelayan dan Ketidakpastian Hidupnya

Kompas.com - 26/08/2021, 06:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Nelayan
kau adalah seorang ayah yang sangat mulia
demi anak dan keluargamu
pagi buta engkau berangkat menerjal ombak
mencari nafkah mewujudkan cita cita anakmu.

Nelayan
dengan perahu engkau mengarungi lautan terbuka
jaring engkau gunakan menangkap ikan
dan menjualnya untuk mendapatkan upahmu
sungguh mulia pekerjaanmu.

Nelayan
upah yang engkau bawa pulang adalah air keringat halalmu
semua yang di hasilkan dari upahmu begitu suci
takkala jadi makanan yang engkau makan dan jadi daging tubuh mu
begitu seterusnya

PUISI tentang nelayan yang ditulis Kataku ini begitu apik menggambarkan perjuangan nelayan. Pernahkah kita terpikir untuk berprofesi menjadi nelayan? Berjibaku dengan ganasnya ombak dan tidak jelas hasil yang didapat.

Tetapi seorang nelayan harus tetap melaut untuk memastikan kehidupan keluarganya harus berjalan.

Suatu ketika seorang nelayan gagal mendapatkan ikan sama sekali. Musim tidak berpihak dan laut tidak lagi bersahabat. Anak istrinya yang menunggu berharap-harap cemas akan keselamatan penopang hidup sekaligus mengimpikan hasil laut yang ditangguk.

Sang Nelayan tetap menebar senyum walau nyawanya sempat nyaris dicabut tingginya gelombang. Muka cemas keluarga adalah nafas hidupnya. Dia selalu menyebut jaring yang dimilikinya "tidak sanggup" meraup ikan yang begitu banyak.

Dia dengan sabar bertutur di depan keluarganya, mohon doanya agar jaring yang ditebar bisa menangkap ikan yang menjadi rezekinya.

Jika hari ini kita panen ikan melimpah, kita harus bersiap esok bisa jadi hanya sedikit ikan yang terjaring atau nihil sama sekali.

Kisah miris mengenai nelayan adalah cerita keseharian yang mudah ditemui di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dengan pembangunan yang terus masif berlangsung, penghasilan nelayan semakin menurun akibat berkurangnya wilayah penangkapan ikan.

Selama pandemi Covid, pendapatan nelayan merosot tajam hingga separuh karena sepinya pembeli untuk ekspor dan minimnya permintaan dari Jakarta, Surabaya dan Bandung.

Pendapatan nelayan sebelum menyempitnya area tangkap dan terjadinya wabah bisa mencapai Rp 3 juta. Kini yang di dapat hanya Rp 1,5 juta saja (Kompas.com, 04/11/2020).

Baca juga: Menjerit Hasil Tangkap Anjlok, Ratusan Nelayan Terdampak Pembangunan Pelabuhan Patimban

Berita lara mengenai nelayan masih terus terjadi. Terbaru, Zainal warga Kelurahan Sesumpu ditemukan meninggal karena tenggelam usai mencari ikan di kawasan Pantai Penajam Paser Utara (Voi.id, 19 Februari 2021).

Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019, ada 4.155 orang yang menggantungkan hidupnya dari perikanan laut dan perairan umum. Jumlahnya menurun jika dibandingkan data di tahun 2015 yang masih berjumlah 4.686 orang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019 juga masih mencatat ada 11.520 jiwa berada di garis kemiskinan atau 7,18 persen dari total penduduk.

Tolok ukur kemiskinannya pun cukup rendah yakni berpendapatan Rp 466.918 setiap bulannya.

Jika data ini diperbarui dengan memasukkan dampak wabah maka bisa dipastikan angka kemiskinan akan semakin membesar mengingat pandemi sangat berpengaruh langsung terhadap kerentanan kehidupan warga Penajam Paser Utara.

Kondisi penularan wabah Covid di Penajam Paser Utara hingga tanggal 25 Agustus 2021 masih ada 382 orang yang dirawat dan warga yang wafat karena terpapar Covid mencapai 199 jiwa (covid19.kaltimprov.go.id).

Bupati dan dermaganya

Meski fokus anggaran negara kini tengah memprioritaskan penanganan pandemi,  pembangunan calon ibukota baru di Penajam Paser Utara dipastikan tetap berjalan.

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sempat meninjau langsung sodetan akses jalan menuju calon ibukota negara di Jalan Tol Balikpapan – Samarinda yang kemarin diresmikan (Kompas.com, 24/08/2021).

Baca juga: Jokowi Resmikan Tol Pertama di Kalimantan

Seakan tidak kalah sigap dengan pemerintah pusat yang serius memindahkan ibukota negara, Bupati Penajam Paser Utara pun “lebih serius” membangun rumah dinas jabatan.

Bangunan fisik yang sudah rampung pembangunannya 100 persen itu nantinya akan dilengkapi dermaga, pagar, ornamen, taman hingga interior rumah. Anggaran biaya yang disediakan pun terbilang “ambyar” Rp 34 miliar saja (Detik.com, 24 Agustus 2021).

Pemasangan jaringan listrik sepanjang 2 kilometer juga terus dikebut. Pemasangan instalasi listrik rumah jabatan bupati ini membutuhkan anggaran Rp 1,9 miliar. Bupati mewanti-wanti jajarannya agar rumah dinas jabatannya harus tuntas tahun ini.

Alasan Bupati Penajam Paser Utara “ngotot” agar rumah dinas yang menempati lahan seluas dua hektar itu harus rampung adalah demi alasan martabat.

Para kepala daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki rumah dinas, sementara kepala daerah Penajam Paser Utara masih mengontrak rumah. Rumah dinas yang didiami Bupati Penajam Paser Utara sekarang ini adalah rumah milik PKK.

Dibangunnya dermaga di areal rumah dinas juga dianggap Bupati Penajam Paser Utara sebagai kewajaran karena hanya tempat sandar speedboat jika diperlukan untuk transportasi ke Balikpapan lewat jalur laut.

Tidak ada yang salah dengan niatan tulus kepala daerah untuk membangun rumah dinasnya mengingat ada pijakan aturan hukum yang dipegangnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 pasal 6 menyebutkan bahwa kepala daerah diberikan masing-masing satu rumah jabatan beserta perlengkapan dan pemeliharaannya.

Ini yang selalu dijadikan patokan para kepala daerah jika mendapat kritik soal pengadaan rumah dinas. Baik yang berbiaya “masuk di akal” maupun yang membelalakkan mata para nelayan.

Ketika peraturan pemerintah itu dibuat tentu tidak memprediksi akan datangnya wabah seperti Corona atau yang kini dikenal istilah “refocusing” anggaran.

Akan tidak etis dan elok,di saat warganya berkalang nyawa menghadapi pandemi dan mata pencahariannya terancam redup bahkan lenyap, seorang pemimpin daerah begitu acuh dan tidak peduli dengan kondisi yang terjadi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tepatnya di pasal 3 menyebutkan keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tidak saja di Penajam Paser Utara yang kebetulan akan menjadi bakal ibukota baru, di Sumatera Barat pun juga berlomba menghiasi fasiltas rumah dinas.

Walau nominalnya tidak sefantastis Penajam Paser Utara tetapi pembangunan fasiltas fitnes, ruang pertemuan dan ruang penginapan di rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) juga mengundang keprihatinan.

Dengan biaya mencapai Rp 5,69 miliar, renovasi yang tidak mempunyai skala prioritas di masa pandemi sebaiknya dihentikan saja mengingat angka pandemi di Sumatera Barat jauh dari kata selesai.

Jika di Penajam Paser Utara dan Sumatera Barat masih memprioritaskan pembangunan fisik rumah dinas di masa pandemi, DPRD Kalimantan Selatan pun bergiat mengusulkan pembelian mobil dinas baru bagi tiga wakil ketua DPRD senilai Rp 3,2 miliar.

Setali tiga uang, masih di Sumatera Barat lagi 65 anggota DPRD provinsi mendapat jatah anggaran Rp 908 juta untuk pengadaan baju dinas.

Kita memang tinggal di negeri bedebah. Tidak mau tahu dengan kesulitan rakyat. Rakyat hanya dibutuhkan suaranya saat dibilik suara saat pilkada. Persetan dengan wabah.

Belajarlah pada nelayan dan jaringnya. Terkadang hidup tidak selamanya ideal seperti di sinetron televisi. Jaring tidak selamanya bisa menangkap begitu banyak ikan, terkadang malah hampa yang didapat.

Belajarlah pada semangat nelayan yang gigih walau rezeki yang akan didapat tidak menentu.

Jika malu belajar kepada nelayan, simaklah kehidupan Menteri Pekerjaan Umum di era Soekarno dan Soeharto, Ir Sutami.

Hingga pensiun, rumah pribadinya baru lunas terbeli dan atap rumahnya kerap bocor di saat hujan. Baskom di sana-sini untuk menampung limpahan air hujan.

Ia adalah perancang Jembatan Semanggi, pembangun Gedung DPR MPR Senayan, ikut andil dalam sejumlah proyek konstruksi fenomenal seperti Jembatan Ampera Palembang, Tol Jagorawi, Waduk Jatilihur, Bandara Ngurah Rai, Proyek Listrik Tenaga Air Maninjau dan lain-lain. Namun, Sutami harus sering berhemat karena hanya mengandalkan gaji.

Kejujuran perilaku yang membuat namanya terus harum.

Selamat menebar jaring di kehidupan ini. Samudera begitu luas terhampar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com