Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Bupati dan Dermaganya, Nelayan dan Ketidakpastian Hidupnya

Kompas.com - 26/08/2021, 06:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Ketika peraturan pemerintah itu dibuat tentu tidak memprediksi akan datangnya wabah seperti Corona atau yang kini dikenal istilah “refocusing” anggaran.

Akan tidak etis dan elok,di saat warganya berkalang nyawa menghadapi pandemi dan mata pencahariannya terancam redup bahkan lenyap, seorang pemimpin daerah begitu acuh dan tidak peduli dengan kondisi yang terjadi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tepatnya di pasal 3 menyebutkan keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tidak saja di Penajam Paser Utara yang kebetulan akan menjadi bakal ibukota baru, di Sumatera Barat pun juga berlomba menghiasi fasiltas rumah dinas.

Walau nominalnya tidak sefantastis Penajam Paser Utara tetapi pembangunan fasiltas fitnes, ruang pertemuan dan ruang penginapan di rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) juga mengundang keprihatinan.

Dengan biaya mencapai Rp 5,69 miliar, renovasi yang tidak mempunyai skala prioritas di masa pandemi sebaiknya dihentikan saja mengingat angka pandemi di Sumatera Barat jauh dari kata selesai.

Jika di Penajam Paser Utara dan Sumatera Barat masih memprioritaskan pembangunan fisik rumah dinas di masa pandemi, DPRD Kalimantan Selatan pun bergiat mengusulkan pembelian mobil dinas baru bagi tiga wakil ketua DPRD senilai Rp 3,2 miliar.

Setali tiga uang, masih di Sumatera Barat lagi 65 anggota DPRD provinsi mendapat jatah anggaran Rp 908 juta untuk pengadaan baju dinas.

Kita memang tinggal di negeri bedebah. Tidak mau tahu dengan kesulitan rakyat. Rakyat hanya dibutuhkan suaranya saat dibilik suara saat pilkada. Persetan dengan wabah.

Belajarlah pada nelayan dan jaringnya. Terkadang hidup tidak selamanya ideal seperti di sinetron televisi. Jaring tidak selamanya bisa menangkap begitu banyak ikan, terkadang malah hampa yang didapat.

Belajarlah pada semangat nelayan yang gigih walau rezeki yang akan didapat tidak menentu.

Jika malu belajar kepada nelayan, simaklah kehidupan Menteri Pekerjaan Umum di era Soekarno dan Soeharto, Ir Sutami.

Hingga pensiun, rumah pribadinya baru lunas terbeli dan atap rumahnya kerap bocor di saat hujan. Baskom di sana-sini untuk menampung limpahan air hujan.

Ia adalah perancang Jembatan Semanggi, pembangun Gedung DPR MPR Senayan, ikut andil dalam sejumlah proyek konstruksi fenomenal seperti Jembatan Ampera Palembang, Tol Jagorawi, Waduk Jatilihur, Bandara Ngurah Rai, Proyek Listrik Tenaga Air Maninjau dan lain-lain. Namun, Sutami harus sering berhemat karena hanya mengandalkan gaji.

Kejujuran perilaku yang membuat namanya terus harum.

Selamat menebar jaring di kehidupan ini. Samudera begitu luas terhampar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com