Kompas.com - 25/08/2021, 22:24 WIB
Suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Dokumentasi/PDI-PSuasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyampaikan lima hal yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintah, di Istana Negara, Rabu (25/8/2021) sore.

Johnny menjelaskan, topik pembahasan pertama yakni terkait perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19.

"Kita tentu bersyukur bahwa melalui penanganan pandemi dan kerja bersama seluruh komponen masyarakat. Capaian-capaian memberikan tanda-tanda positif dan menggembirakan kita," kata Johnny saat memberikan keterangan, dikutip dari siaran Kompas TV, Rabu.

"Menjadi tugas selanjutnya bagaimana menjaga capaian-capaian tersebut dan terus berusaha mengakhiri memutus rantai Covid di Indonesia dan masuk babak baru penanganan Covid-19," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Bertemu Pimpinan Parpol, Sekjen Nasdem: Topiknya Bukan Reshuffle Kabinet

Hal kedua yang menjadi pembahasan terkait perekonomian nasional. Johnny mengatakan, pembahasan mencakup capaian dan tantangan ekonomi nasional secara makro.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita patut juga bergembira bahwa melalui kerja keras di suasana yang tidak menentu dan tantangan yang lebih besar, di tahun 2021 ini terlihat tanda-tanda gambaran positif bagi perekonomian kita," ungkapnya.

Johnny mengungkapkan, pada kuartal I 2021, perekonomian Indonesia masih kontraksi 0,7 persen. Namun, pada Kuartal II 2021, perekonomian Indonesia sudah tumbuh 7,07 persen.

Harapannya, kata Johnny, pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan di kuartal III dan IV. "Namun, tetap harus memperhatikan dampak dari munculnya varian Delta dan penularan yang besar mengakibatkan pemerintah harus mengambil kebijakan PPKM Mikro," tutur dia.

Baca juga: Nasdem Sebut Pertemuan Jokowi dan Petinggi Parpol Tak Bahas Amendemen

Hal ketiga, yakni strategi ekonomi dan bisnis negara. Johnny mengatakan, Presiden Jokowi menyampaikan agar parpol koalisi semakin kuat dan kompak untuk memungkinkan kebijakan perekonomian konsumtif beranjak ke ekonomi berbasis produktif.

"Untuk itu yang mendorong untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih di dalam negeri. Secara khusus untuk komunitas-komunitas nasional kita melalui proses-proses pengolahan di dalam negeri terlebih dahulu untuk hasilkan nilai tambah," kata Johnny.

Adapun ekonomi berbasis produksi yang dimaksud, terkhusus pada sektor pertambangan, pertanian dan ekonomi hijau. Dalam hal ini,  Johnny menuturkan, Presiden menekankan soal hilirisasi dan digitalisasi.

"Jadi di pertambangan perlu ada hilirisasi untuk menghasilkan nilai tambah. Untuk pertanian, penerapan digitalisasi di sektor pertanian. Dan ekonomi hijau," ucapnya.

Baca juga: Bertemu Petinggi Parpol Koalisi, Jokowi Pastikan Rencana Pindah Ibu Kota Tetap Jalan

Hal keempat yang dibahas adalah terkait dengan ketatanegaraan, otonomi daerah dan sistem pemerintahan yang terdampak pandemi Covid-19.

Johnny mengatakan, dibutuhkan kecepatan dalam mengambil keputusan dan kebijakan sistem pemerintahan serta otonomi daerah yang saat ini berjalan.

Menurut dia, dibutuhkan evaluasi menyeluruh agar di dalam tata kelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sistem pemerintahan secara nasional, dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

"Setelah 23 tahun otonomi daerah diterapkan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar kita mempunyai sistem desentralisasi kekuasan yang lebih efektif dan lebih cocok dalam pengambilan keputusan yang cepat, khususnya dalam situasi kedaruratan seperti saat ini," ungkapnya.

Hal lain yang menjadi pembahasan yaitu terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Johnny mengatakan, pemindahan ibu kota memang tidak dilakukan saat ini, mengingat situasi pandemi Covid-1 menyebabkan tantangan ekonomi menjadi lebih besar.

Baca juga: Parpol Koalisi Tegaskan Dukungan kepada Presiden Jokowi

"Tetapi kita tetap perlu memikirkan, untuk mempunyai ibu kota negara baru. Dengan memperhatikan ibu kota negara saat ini, Jakarta dengan tantangan dan problematikanya yang sangat kompleks saat ini dari berbagai aspek," kata dia.

Namun demikian, pemerintah perlu melakukan berbagai persiapan. Pertama, persiapan legislasi yang memadai. Oleh karenanya, proses politik dalam menghasilkan undang-undang terkait ibu kota negara akan dilakukan partai koalisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

Nasional
Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

Nasional
UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

Nasional
UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

Nasional
Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.