Bertemu Pimpinan Parpol, Ini Lima Hal yang Dibahas Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyampaikan lima hal yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintah, di Istana Negara, Rabu (25/8/2021) sore.

Johnny menjelaskan, topik pembahasan pertama yakni terkait perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19.

"Kita tentu bersyukur bahwa melalui penanganan pandemi dan kerja bersama seluruh komponen masyarakat. Capaian-capaian memberikan tanda-tanda positif dan menggembirakan kita," kata Johnny saat memberikan keterangan, dikutip dari siaran Kompas TV, Rabu.

"Menjadi tugas selanjutnya bagaimana menjaga capaian-capaian tersebut dan terus berusaha mengakhiri memutus rantai Covid di Indonesia dan masuk babak baru penanganan Covid-19," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Bertemu Pimpinan Parpol, Sekjen Nasdem: Topiknya Bukan Reshuffle Kabinet

Hal kedua yang menjadi pembahasan terkait perekonomian nasional. Johnny mengatakan, pembahasan mencakup capaian dan tantangan ekonomi nasional secara makro.

"Kita patut juga bergembira bahwa melalui kerja keras di suasana yang tidak menentu dan tantangan yang lebih besar, di tahun 2021 ini terlihat tanda-tanda gambaran positif bagi perekonomian kita," ungkapnya.

Johnny mengungkapkan, pada kuartal I 2021, perekonomian Indonesia masih kontraksi 0,7 persen. Namun, pada Kuartal II 2021, perekonomian Indonesia sudah tumbuh 7,07 persen.

Harapannya, kata Johnny, pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan di kuartal III dan IV. "Namun, tetap harus memperhatikan dampak dari munculnya varian Delta dan penularan yang besar mengakibatkan pemerintah harus mengambil kebijakan PPKM Mikro," tutur dia.

Baca juga: Nasdem Sebut Pertemuan Jokowi dan Petinggi Parpol Tak Bahas Amendemen

Hal ketiga, yakni strategi ekonomi dan bisnis negara. Johnny mengatakan, Presiden Jokowi menyampaikan agar parpol koalisi semakin kuat dan kompak untuk memungkinkan kebijakan perekonomian konsumtif beranjak ke ekonomi berbasis produktif.

"Untuk itu yang mendorong untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih di dalam negeri. Secara khusus untuk komunitas-komunitas nasional kita melalui proses-proses pengolahan di dalam negeri terlebih dahulu untuk hasilkan nilai tambah," kata Johnny.

Adapun ekonomi berbasis produksi yang dimaksud, terkhusus pada sektor pertambangan, pertanian dan ekonomi hijau. Dalam hal ini,  Johnny menuturkan, Presiden menekankan soal hilirisasi dan digitalisasi.

"Jadi di pertambangan perlu ada hilirisasi untuk menghasilkan nilai tambah. Untuk pertanian, penerapan digitalisasi di sektor pertanian. Dan ekonomi hijau," ucapnya.

Baca juga: Bertemu Petinggi Parpol Koalisi, Jokowi Pastikan Rencana Pindah Ibu Kota Tetap Jalan

Hal keempat yang dibahas adalah terkait dengan ketatanegaraan, otonomi daerah dan sistem pemerintahan yang terdampak pandemi Covid-19.

Johnny mengatakan, dibutuhkan kecepatan dalam mengambil keputusan dan kebijakan sistem pemerintahan serta otonomi daerah yang saat ini berjalan.

Menurut dia, dibutuhkan evaluasi menyeluruh agar di dalam tata kelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sistem pemerintahan secara nasional, dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

"Setelah 23 tahun otonomi daerah diterapkan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar kita mempunyai sistem desentralisasi kekuasan yang lebih efektif dan lebih cocok dalam pengambilan keputusan yang cepat, khususnya dalam situasi kedaruratan seperti saat ini," ungkapnya.

Hal lain yang menjadi pembahasan yaitu terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Johnny mengatakan, pemindahan ibu kota memang tidak dilakukan saat ini, mengingat situasi pandemi Covid-1 menyebabkan tantangan ekonomi menjadi lebih besar.

Baca juga: Parpol Koalisi Tegaskan Dukungan kepada Presiden Jokowi

"Tetapi kita tetap perlu memikirkan, untuk mempunyai ibu kota negara baru. Dengan memperhatikan ibu kota negara saat ini, Jakarta dengan tantangan dan problematikanya yang sangat kompleks saat ini dari berbagai aspek," kata dia.

Namun demikian, pemerintah perlu melakukan berbagai persiapan. Pertama, persiapan legislasi yang memadai. Oleh karenanya, proses politik dalam menghasilkan undang-undang terkait ibu kota negara akan dilakukan partai koalisi.