Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Pimpinan Parpol, Ini Lima Hal yang Dibahas Jokowi

Kompas.com - 25/08/2021, 22:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyampaikan lima hal yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintah, di Istana Negara, Rabu (25/8/2021) sore.

Johnny menjelaskan, topik pembahasan pertama yakni terkait perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19.

"Kita tentu bersyukur bahwa melalui penanganan pandemi dan kerja bersama seluruh komponen masyarakat. Capaian-capaian memberikan tanda-tanda positif dan menggembirakan kita," kata Johnny saat memberikan keterangan, dikutip dari siaran Kompas TV, Rabu.

"Menjadi tugas selanjutnya bagaimana menjaga capaian-capaian tersebut dan terus berusaha mengakhiri memutus rantai Covid di Indonesia dan masuk babak baru penanganan Covid-19," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Bertemu Pimpinan Parpol, Sekjen Nasdem: Topiknya Bukan Reshuffle Kabinet

Hal kedua yang menjadi pembahasan terkait perekonomian nasional. Johnny mengatakan, pembahasan mencakup capaian dan tantangan ekonomi nasional secara makro.

"Kita patut juga bergembira bahwa melalui kerja keras di suasana yang tidak menentu dan tantangan yang lebih besar, di tahun 2021 ini terlihat tanda-tanda gambaran positif bagi perekonomian kita," ungkapnya.

Johnny mengungkapkan, pada kuartal I 2021, perekonomian Indonesia masih kontraksi 0,7 persen. Namun, pada Kuartal II 2021, perekonomian Indonesia sudah tumbuh 7,07 persen.

Harapannya, kata Johnny, pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan di kuartal III dan IV. "Namun, tetap harus memperhatikan dampak dari munculnya varian Delta dan penularan yang besar mengakibatkan pemerintah harus mengambil kebijakan PPKM Mikro," tutur dia.

Baca juga: Nasdem Sebut Pertemuan Jokowi dan Petinggi Parpol Tak Bahas Amendemen

Hal ketiga, yakni strategi ekonomi dan bisnis negara. Johnny mengatakan, Presiden Jokowi menyampaikan agar parpol koalisi semakin kuat dan kompak untuk memungkinkan kebijakan perekonomian konsumtif beranjak ke ekonomi berbasis produktif.

"Untuk itu yang mendorong untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih di dalam negeri. Secara khusus untuk komunitas-komunitas nasional kita melalui proses-proses pengolahan di dalam negeri terlebih dahulu untuk hasilkan nilai tambah," kata Johnny.

Adapun ekonomi berbasis produksi yang dimaksud, terkhusus pada sektor pertambangan, pertanian dan ekonomi hijau. Dalam hal ini,  Johnny menuturkan, Presiden menekankan soal hilirisasi dan digitalisasi.

"Jadi di pertambangan perlu ada hilirisasi untuk menghasilkan nilai tambah. Untuk pertanian, penerapan digitalisasi di sektor pertanian. Dan ekonomi hijau," ucapnya.

Baca juga: Bertemu Petinggi Parpol Koalisi, Jokowi Pastikan Rencana Pindah Ibu Kota Tetap Jalan

Hal keempat yang dibahas adalah terkait dengan ketatanegaraan, otonomi daerah dan sistem pemerintahan yang terdampak pandemi Covid-19.

Johnny mengatakan, dibutuhkan kecepatan dalam mengambil keputusan dan kebijakan sistem pemerintahan serta otonomi daerah yang saat ini berjalan.

Menurut dia, dibutuhkan evaluasi menyeluruh agar di dalam tata kelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sistem pemerintahan secara nasional, dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

"Setelah 23 tahun otonomi daerah diterapkan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar kita mempunyai sistem desentralisasi kekuasan yang lebih efektif dan lebih cocok dalam pengambilan keputusan yang cepat, khususnya dalam situasi kedaruratan seperti saat ini," ungkapnya.

Hal lain yang menjadi pembahasan yaitu terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Johnny mengatakan, pemindahan ibu kota memang tidak dilakukan saat ini, mengingat situasi pandemi Covid-1 menyebabkan tantangan ekonomi menjadi lebih besar.

Baca juga: Parpol Koalisi Tegaskan Dukungan kepada Presiden Jokowi

"Tetapi kita tetap perlu memikirkan, untuk mempunyai ibu kota negara baru. Dengan memperhatikan ibu kota negara saat ini, Jakarta dengan tantangan dan problematikanya yang sangat kompleks saat ini dari berbagai aspek," kata dia.

Namun demikian, pemerintah perlu melakukan berbagai persiapan. Pertama, persiapan legislasi yang memadai. Oleh karenanya, proses politik dalam menghasilkan undang-undang terkait ibu kota negara akan dilakukan partai koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com