KPK Sebut Tahu Keberadaan Harun Masiku, Bambang Widjojanto: Absurd, Berbahaya, dan Menyesatkan

Kompas.com - 25/08/2021, 21:14 WIB
Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai, pernyataan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto soal keberadaan Harun Masiku menyesatkan.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Sampai saat ini KPK belum berhasil menangkap eks kader PDI-P itu.

“Klaim sepihak KPK yang menyatakan mengetahui keberadaan DPO Harun Masiku potensial absrud, berbahaya, dan menyesatkan,” ujar Bambang, dikutip dari keterangan pers, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: KPK Mengaku Tahu Harun Masiku di Luar Negeri, tetapi...

Bambang menduga KPK secara sengaja memberitahukan Harun untuk segera menyingkir dan menghindar karena penegak hukum telah mengetahui keberadaannya. “Padahal, bukankah KPK bisa berkoordinasi dengan penegak hukum di mana buron berada untuk mencokoknya?” ucap Bambang.

Selain itu, menurut dia, alasan adanya pandemi Covid-19 menjadi hambatan untuk menangkap Harun, hanya mengada-ada. Sebab, Kasatgas Penyidik nonaktif KPK Harun Al Rasyid sudah bicara lebih dari satu bulan lalu soal keberadaan Harun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, ketika itu KPK justru bungkam. “Tiba-tiba, sekarang menceracau, tahu keberadaan Harun,” tutur Bambang.

Ia mengaku khawatir jika KPK seolah ingin meyakinkan publik bahwa lembaga antirasuah itu masih terus bekerja dan berupaya memburu buron.

Menurut Bambang, jika itu dilakukan KPK, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyesatan dan manipulasi fakta penegakan hukum yang sebenarnya.

“Hal tersebut adalah obstruction of justice karena seolah-olah melakukan penegakan hukum tapi itu tidak sungguh-sungguh atau bahkan mengaburkan dan menghalangi proses penegakan hukum yang sebenarnya,” ucap Bambang.

“Pada situasi seperti itu, KPK secara sengaja dan sadar tengah membangun etalase penegakan hukum yang kelak hanya menciptakan fatamorgana keadilan,” tutur dia.

Baca juga: KPK Klaim Tahu Harun Masiku Berada, BW: Semoga Bukan Manipulasi Fakta

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Nasional
Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Nasional
Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Nasional
UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 7.960 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 November: Ada 7.960 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 November: Tambah 419, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.333

UPDATE 29 November: Tambah 419, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.333

Nasional
PA 212 Ubah Lokasi Reuni Akbar Menjadi di Masjid Az Zikra, Bogor

PA 212 Ubah Lokasi Reuni Akbar Menjadi di Masjid Az Zikra, Bogor

Nasional
Satgas: Peneliti Masih Pelajari Dampak Varian Omicron terhadap Efikasi Vaksin

Satgas: Peneliti Masih Pelajari Dampak Varian Omicron terhadap Efikasi Vaksin

Nasional
UPDATE 29 November 2021: Bertambah 176 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.112

UPDATE 29 November 2021: Bertambah 176 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.112

Nasional
Satgas: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Turun 98,57 Persen sejak Puncaknya

Satgas: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Turun 98,57 Persen sejak Puncaknya

Nasional
Pakar Nilai Tidak Adil jika UU PPP Direvisi untuk Muluskan UU Cipta Kerja

Pakar Nilai Tidak Adil jika UU PPP Direvisi untuk Muluskan UU Cipta Kerja

Nasional
Soal Bentrokan Kopassus Vs Brimob, Polri: Itu Hanya Permasalahan Kecil, Sudah Diselesaikan

Soal Bentrokan Kopassus Vs Brimob, Polri: Itu Hanya Permasalahan Kecil, Sudah Diselesaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.