Kompas.com - 25/08/2021, 18:30 WIB
Wapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021). Dok. KIP/SetwapresWapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2024. Target ini lebih cepat enam tahun dari komitmen global dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

SDGs mencantumkan target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2030. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat pleno percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, Rabu (25/8/2021).

"Di situ memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun, Presiden menugaskan untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu akhir tahun 2024,” ujar Ma'ruf, yang juga menjadi Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem Hilang pada 2024

Mengacu pada definisi dari Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kategori kemiskinan ekstrem yakni warga yang berpenghasilan kurang dari 1,9 dollar AS per hari.

Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen. Kemudian, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang, meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saat ini pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah melaksanakan banyak program yang terbagi dalam dua kelompok utama," kata Ma'ruf.

Kelompok tersebut yakni kelompok program penurunan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan kelompok program untuk peningkatan produktivitas masyarakat miskin.

Pada tahun anggaran 2021, kata Ma'ruf, anggaran program dan kegiatan untuk pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial (bansos) dan subsidi mencapai Rp 272,12 triliun.

Kemudian, anggaran program serta kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp 168,57 triliun. Dengan demikian, alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp 440,69 triliun.

"Namun tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama," tutur dia.

Baca juga: Turunkan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Jadi 0 Persen, Pemerintah Bakal Rombak Sistem Bansos

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

Nasional
Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Nasional
Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Nasional
UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

Nasional
Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Nasional
Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Nasional
UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

Nasional
Buka Rapimnas Kadin, Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi Hijau

Buka Rapimnas Kadin, Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi Hijau

Nasional
Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Nasional
Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
UPDATE: 283.063 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,67 Persen

UPDATE: 283.063 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,67 Persen

Nasional
Kemenkominfo: Kebakaran Gedung Cyber 1 Ganggu Identifikasi IMEI

Kemenkominfo: Kebakaran Gedung Cyber 1 Ganggu Identifikasi IMEI

Nasional
UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

Nasional
UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.