Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Berupaya Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Kompas.com - 25/08/2021, 18:30 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2024. Target ini lebih cepat enam tahun dari komitmen global dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

SDGs mencantumkan target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2030. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat pleno percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, Rabu (25/8/2021).

"Di situ memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun, Presiden menugaskan untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu akhir tahun 2024,” ujar Ma'ruf, yang juga menjadi Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem Hilang pada 2024

Mengacu pada definisi dari Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kategori kemiskinan ekstrem yakni warga yang berpenghasilan kurang dari 1,9 dollar AS per hari.

Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen. Kemudian, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang, meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020.

"Saat ini pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah melaksanakan banyak program yang terbagi dalam dua kelompok utama," kata Ma'ruf.

Kelompok tersebut yakni kelompok program penurunan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan kelompok program untuk peningkatan produktivitas masyarakat miskin.

Pada tahun anggaran 2021, kata Ma'ruf, anggaran program dan kegiatan untuk pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial (bansos) dan subsidi mencapai Rp 272,12 triliun.

Kemudian, anggaran program serta kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp 168,57 triliun. Dengan demikian, alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp 440,69 triliun.

"Namun tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama," tutur dia.

Baca juga: Turunkan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Jadi 0 Persen, Pemerintah Bakal Rombak Sistem Bansos

Ma'ruf menilai, konvergensi sangat penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi. Mulai dari perencanaan sampai implementasi di lapangan yang diterima masyarakat berhak.

Menurut Ma'ruf, konvergensi tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem sejak perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran hingga pelaksanaan program tertuju pada satu titik yang sama.

"Jadi diharapkan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi program/kegiatan tersebut agar dapat disinkronisasi dan konvergensi difokuskan ke wilayah-wilayah kantong kemiskinan ekstrem," kata dia.

Selain itu juga memastikan rumah tangga miskin ekstrem menerima manfaat seluruh program tersebut.

Adapun rapat pleno TNP2K tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial dan Menteri Keuangan. Hadir pula Kepala Bappenas, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala BPS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com