KPK Klaim Tahu Harun Masiku Berada, BW: Semoga Bukan Manipulasi Fakta

Kompas.com - 25/08/2021, 18:19 WIB
Foto yang diduga Harun Masiku dibawa Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang melaporkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly kepada KPK. Gambar diambil pada 23 Januari 2020. KOMPAS/HERU SRI KUMOROFoto yang diduga Harun Masiku dibawa Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang melaporkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly kepada KPK. Gambar diambil pada 23 Januari 2020.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto berharap pernyataan bahwa lembaga antirasuah itu mengetahui keberadaan buron Harun Masiku bukan tindakan manipulasi fakta.

"KPK ingin meyakinkan publik seolah masih terus bekerja dan berupaya memburu buronan yang tak berhasil ditangkapnya. Semoga ini bukan tindakan yang ditujukan untuk memanipulasi fakta yang sebenarnya," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2021).

Diketahui dalam konferensi pers, Selasa (24/8/2021) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto menyebut telah mengetahui keberadaan Harun Masiku.

Baca juga: Soal Harun Masiku Belum Ditangkap, Pukat UGM: Alasan KPK Mengada-ada, Djoko Tjandra Saja Ditangkap Saat Pandemi

Namun, KPK belum juga melakukan pengejaran dan penangkapan karena pandemi Covid-19.

Bambang melanjutkan, sejak satu bulan lalu penyelidik KPK Harun Al Rasyid juga sudah menyampaikan adanya dugaan lokasi di mana Harun Masiku berada.

Namun, kala itu pimpinan KPK tidak ada yang merespons pernyataan Harun Al Rasyid.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tidak hanya itu, malah KPK terlihat menyingkirkan Harun Al Rasyid melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan.

"Tiba-tiba sekarang mengatakan kalau tahu keberadaan Harun Masiku," tutur Bambang.

Baca juga: ICW: Harun Masiku Sulit Ditangkap jika Pimpinan KPK Masih yang Sekarang

Bambang menegaskan, jika KPK tidak benar-benar mengetahui keberadaan Harun Masiku, namun menyampaikan informasi sebaliknya pada publik, maka hal itu termasuk tindakan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum.

"Karena seolah-olah melakukan penegakan hukum tapi itu tidak sungguh-sungguh dilakukannya. Etalase penegakan hukum hanya menciptakan fatamorgana keadilan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Karyoto menyatakan bahwa KPK telah mengetahui lokasi Harun Masiku dalam pelariannya di luar negeri.

Baca juga: KPK Sebut Tahu Keberadaan Harun Masiku, MAKI: Retorika Saja

Namun, karena pandemi Covid-19 upaya pengejaran dan penangkapan masih belum dilakukan.

"Hanya saja karena tempatnya tidak di dalam (negeri). Kita mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah berapa tahun," ucapnya.

Ia mengaku telah diberi perintah oleh Ketua KPK Firli Bahuri untuk melakukan penangkapan. Namun hal itu belum dapat direalisasikan saat ini.

"Saya sangat nafsu sekali ingin menangkapnya. Waktu itu Pak Ketua (Firli Bahuri) sudah perintahkan, kamu berangkat, saya siap Pak, tetapi kesempatannya belum ada," ucapnya.

Adapun Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap pada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

KPK menduga Harun Masiku memberi sejumlah untuk Wahyu Setiawan agar dirinya dipilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024 dengan mekanisme pergantian antarwaktu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 Desember: Tambah 10, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.850

UPDATE 2 Desember: Tambah 10, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.850

Nasional
UPDATE 2 Desember: Ada 5.253 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 2 Desember: Ada 5.253 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Ada 7.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 7.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

Nasional
UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

Nasional
Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Nasional
Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Nasional
Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Nasional
Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Nasional
Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Nasional
Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.