Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Teratas, Diikuti Gerindra, Golkar dan Demokrat

Kompas.com - 25/08/2021, 17:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia menunjukkan, PDI Perjuangan masih menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi, yakni di angka 24,4 persen.

Di bawah PDI Perjuangan, terdapat Partai Gerindra dengan elektabilitas 12,8 persen serta Partai Golkar dan Partai Demokrat dengan elektabilitas masing-masing sebesar 9,0 persen.

"PDI-P di survei bulan Juli mendapatkan angka 24,4 persen, Gerindra menyusul di peringkat kedua 12,8 persen, Golkar dan Demokrat betul-betul imbang 9,0 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Survei Indikator: Efek Baliho Tidak Seragam, Elektabilitas Puan Turun, tetapi Airlangga Naik

Burhanuddin menyampaikan, berdasarkan survei tersebut, PKB berada di urutan lima dengan elektabilitas 8,2 persen disusul PKS (7 persen), PPP (3,9 persen), Partai Nasdem (3,5 persen), dan PAN (2,2 persen).

Sementara itu, elektabilitas partai-partai di luar parlemen adalah Partai Perindo (1 persen), Partai Hanura (0,7 persen), PSI (0,4 persen), PBB (0,2 persen), Partai Berkarya (0,1 persen), Partai Gelora (0,1 persen), PKPI (0 persen), Partai Garuda (0 persen), partai lainnya (0,4 persen).

"Undecided 17 persen," kata Burhanuddin.

Menurut dia, kendati berada di peringkat pertama, elektabilitas PDI-P justru menurun dibandingkan pada April 2021 lalu ketika PDI-P memiliki elektabilitas sebesar 27 persen.

Menurut Burhanuddin, turunnya elektabilitas PDI-P itu seiring dengan turunnya angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika survei dilaksanakan.

Baca juga: Survei Indikator: Efek Baliho Tidak Seragam, Elektabilitas Puan Turun, tetapi Airlangga Naik

Ia menyebut, partai pendukung pemerintah lainnya seperti PKB dan Golkar pun mengalami penurunan elektabilitas meski tidak sebesar PDI-P.

"Paling banyak terdampak adalah PDI-P, wajar karena ketika approval rating terhadap Pak Jokowi naik yang mendapatkan banyak berkahnya juga PDI-P. kebetulan saja seakrang sedang turun jadi efeknya paling banyak," kata Burhanuddin.

Kendati demikian, kondisi tersebut tidak terjadi pada Partai Gerindra yang kini telah berabung dalam barisan partai pendukung pemerintah.

Elektabilitas partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu justru meningkat dari 10,7 persen pada April 2021 menjadi 12,8 persen pada Juli 2021.

Menurut Burhanuddin, hal ini menunjukkan, Partai Gerindra belum dianggap sebagai partai pendukung pemerintah di benak publik.

"Jadi meskipun kebijakan pemerintah kalau dibawa ke parlemen selalu diamankan oleh Gerindra salah satunya, tetapi memori publik kalau membaca Gerindra itu ya Pak Fadli Zon," kata Burhanuddin.

Baca juga: Survei IPO: Elektabilitas PAN Geser PKS jika Pemilu Digelar Saat Ini

Survei ni digelar oleh Indikator pada 30 Juli 2021-4 Agustus 2021 dengan jumlah responden sebanyak 1.220 orang.

Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling. Survei ini memliki margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com