Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saat Daya Beli Menurun, Stabilitas Harga Pangan Sangat Penting

Kompas.com - 25/08/2021, 13:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, stabilitas harga bahan pangan sangat penting bagi masyarakat saat kondisi daya beli sedang menurun.

Oleh karena itu, dia meminta Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pangan kebutuhan pokok lain.

"Dalam kondisi daya beli masyarakat yang menurun, stabilitas harga bahan pangan sangat penting bagi rakyat. Jaga terus ketersediaan stok dan stabilitas harga barang-barang, utamanya barang kebutuhan pokok," ujar Jokowi dalam arahannya pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 di Istana Negara yang disiarkan secara virtual, Rabu (24/8/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Tim Pengendali Inflasi Jaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok

Apabila terjadi hambatan dalam hal produksi dan distribusi, presiden meminta supaya segera diselesaikan.

Dia pun meminta agar ada pengecekan di lapangan secara berkala

"Harus lihat cek lapangan bagaimana apakah ada kendala produksi dan distribusi," kata dia.

Kedua, Jokowi meminta TPIP dan TPID tidak hanya fokus mengendalikan inflasi, tetapi juga harus proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif.

Caranya, membantu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan naik kelas.

Ketiga, Jokowi meminta agar TPIP dan TPID bisa memanfaatkan momentum pandemi ini untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian.

"Karena di tengah pandemi Covid-19 sektor pertanian menjadi sektor unggulan, bisa tetap bergerak produktif dan melibatkan banyak tenaga kerja," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, kepala negra juga mengungkapkan, angka inflasi Indonesia pada kuartal kedua 2021 sebesar 1,52 persen. Besaran inflasi itu disebutnya kecil dan terkendali.

Baca juga: Jokowi: Jangan Hanya Fokus Kendalikan Inflasi...

Selain itu, menurut dia, angka 1,52 persen jauh di bawah inflasi yang ditargetkan pemerintah sebesar 3 persen.

Meski demikian, Jokowi mengingatkan bahwa inflasi yang rendah bisa jadi bukan informasi yang positif.

Sebab, kondisi tersebut bisa mengindikasikan penurunan daya beli masyarkat sebagai akibat pembatasan aktvitas.

"Kita juga tahuinflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas," kata Jokowi.

Oleh karena itu, pada kuartal ketiga 2021 ini pemerintah harus waspada, mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi atau mengatur rem dan gas.

Baca juga: Jokowi: Inflasi Rendah Bisa Indikasikan Daya Beli Turun akibat Pembatasan Mobilitas

Dengan demikian, penyebaran Covid-19 tetap harus bisa dikendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa dilindungi.

"Daya beli masyarakat harus ditingkatkan yang akan mendorong sisi permintaan serta akan menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com