Pimpinan KPK Keluhkan Keterbatasan SDM, Wadah Pegawai: Ada yang Berintegritas Malah Mau Diberhentikan

"Dan penanganan perkara ini, KPK tidak hanya fokus pada kuantitas jumlah perkara yang ditangani. Namun, kami lebih mendorong untuk atau mengedepankan pada kualitas perkara melalui case building dan optimalisasi pengembalian kerugian negara," kata Alex.

Ia pun mengungkapkan bahwa SDM di KPK selama dua bulan terakhir sangat terbatas.

Alex menyebut, hanya sekitar 10 persen pegawai yang dapat melakukan monitoring maupun penyadapan.

Baca juga: Sebut TWK KPK Jangan DIlarikan ke Jokowi, Moeldoko Dinilai Tak Paham Isu Pemberantasan Korupsi

"Dampak pandemi ini kekuatan SDM KPK juga berkurang selama 2 bulan terakhir saya kira ya, ini mungkin tidak lebih dari 10 persen pegawai yang aktif bekerja di kantor, termasuk SDM yang selama ini melakukan monitoring terhadap apa percakapan penyadapan," ujar dia.

Alex pun mengakui bahwa keterbatasan SDM itu membatasi kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan penanganan korupsi, khususnya di bidang penindakan.

"Juga jauh berkurang otomatis kapasitas kemampuan untuk melakukan penyadapan karena SDM -ya sebagian besar juga bekerja di rumah,” ujar Alex.

“Termasuk di tingkat penyelidikan, penyidikan dengan pembatasan gerak atau mobilitas pegawai itu juga sangat besar pengaruhnya terhadap penanganan perkara korupsi ya," ucap dia.