Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalimantan Punya Tol Pertama di Tengah Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Kompas.com - 25/08/2021, 07:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bumi Kalimantan akhirnya punya jalan bebas hambatan atau tol. Jalan tol itu membentang dari Balikpapan hingga Samarinda sepanjang 97,3 kilometer. Ini merupakan tol pertama yang dimiliki Kalimantan.

Tol tersebut diresmikan bersamaan dengan terus berjalannya rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Ini juga menjadi momen bersejarah karena tol Balikpapan-Samarinda merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan. Ini capaian yang patut kita syukuri," kata Presiden Joko Widodo saat meresmikan tol, Selasa (24/8/2021).

Jokowi berharap keberadaan Tol Balikpapan-Samarinda mampu memperbaiki jaringan logistik menjadi lebih baik, lebih efisien, dan cepat.

Dengan demikian, biaya pengiriman logistik dapat ditekan, termasuk komoditas-komoditas yang diproduksi di Kalimantan Timur.

Baca juga: Jokowi Resmikan Tol Pertama di Kalimantan

Presiden juga ingin titik-titik pertumbuhan ekonomi baru muncul dengan keberadaan jalan tol ini.

"Dan tentu saja produk-produk ekspor dari provinsi ini akan memiliki daya saing yang tinggi sehingga menjadikan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur semakin efisien dan semakin kompetitif," kata dia.

Dengan adanya jalan tol ini, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin hanya membangun infrastruktur di Pulau Jawa atau Sumatera.

Baca juga: Akhirnya, Jokowi Resmikan Segmen Pemungkas Tol Pertama di Bumi Kalimantan

"Kita ingin pembangunan infrastruktur itu tidak hanya terpusat di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera, tapi juga merata ke pulau-pulau yang lain," kata presiden.

Lebih jauh, tol ini pun merupakan infrastruktur yang dibangun untuk mendukung rencana pemindahan ibu kota negara. 

Jokowi yang juga meninjau sodetan akses menuju lokasi rencana pembangunan ibu kota baru mengatakan, infrastruktur merupakan unsur paling penting dalam pembangunan ibu kota negara.

Oleh karenanya, pemerintah ingin memastikan bahwa infrastruktur sudah terbangun dengan baik sebelum ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Baca juga: Resmikan Tol Pertama di Kalimantan, Jokowi: Pembangunan Tak Hanya di Jawa atau Sumatera

"Kita melihat ini melihat lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik," kata Jokowi melalui keterangan tertulis, Selasa (24/8/2021).

Presiden mengatakan, pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan seiring dengan berjalannya rencana pembangunan ibu kota negara baru.

"Tadi saya dengan Pak Menhan dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail juga. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja," kata dia.

Terbagi lima seksi

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda merupakan jalan bebas hambatan berbayar pertama di Kalimantan yang terbagi menjadi lima seksi.

Lima seksi tersebut adalah Seksi 1 Balikpapan (Km 13)-Samboja, Seksi 2 Samboja-Muara Jawa sepanjang 30,98 kilometer, dan Seksi III Muara Jawa-Palaran sepanjang 17,30 kilometer.

Kemudian, Seksi IV Palaran-Samarinda sepanjang 16,59 kilometer, serta Seksi 5 Sepinggan-Balikpapan (Km 13) masing-masing sepanjang 22,3 kilometer dan 11,9 kilometer.

Tol Balikpapan-Samarinda memiliki total empat gerbang tol (GT) yakni GT Manggar, GT Karang Joang, GT Samboja, dan GT Palaran.

Baca juga: Tulang Punggung Pengembangan Ekonomi Itu Berjuluk Tol Balsam

Jalan tol ini dilengkapi dengan dua rest area tipe A yang telah selesai dibangun di Km 37 arah Balikpapan dan Km 36 arah Samarinda yang dikelola oleh PT Jasamarga Related Business (JMRB).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan, seksi I dan V yang menghubungkan Balikpapan-Samboja, Kutai Kartanegara akan digratiskan selama dua pekan.

Dua seksi ini akan dibuka untuk umum mulai pukul 02.00 Wita, Rabu (25/8/2021).

"Selama dua pekan ke depan kita gratiskan," ungkap Basuki dikutip dari keterangan tertulis Humas Setprov Kaltim, Selasa.

Baca juga: Setelah Diresmikan Jokowi, 2 Seksi Tol Balsam Digratiskan Selama 2 Pekan

Target pembangunan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya telah menyampaikan bahwa groundbreaking pembangunan ibu kota baru bakal dilakukan secepatnya.

Pembangunan ibu kota negara baru akan ditandai dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama istana kepresidenan.

"Pokoknya nanti kalau sudah semuanya terpastikan, saya kira baru kita bicara soal kapannya itu, tetapi insya Allah kita berharap tahun ini kita bisa meletakkan batu pertama, kita lakukan groundbreaking di ibu kota negara," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam tayangan Kompas TV, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Jokowi: Untuk Bangun Ibu Kota Baru Paling Penting Infrastrukturnya Dulu

"Dan itu ditandai dengan peletakan batu pertama untuk istana presiden sebagai titik nol dari ibu kota negara yang baru itu," ucap dia.

Suharso mengatakan, masterplan ibu kota negara baru sudah selesai. Artinya, rencana titik-titik pembangunan sudah dirampungkan.

Perencanaan pembiayaan pun telah disusun. Delineasi lahan, pembangunan jalan-jalan utama, dan infrastruktur untuk memasuki ibu kota negara yang baru kini tengah dikerjakan.

DPR dan pemerintah juga telah bersepakat bahwa undang-undang tentang ibu kota negara baru masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com