Satgas: Data Kematian akibat Covid-19 Kembali Jadi Indikator Penilaian Level PPKM

Kompas.com - 24/08/2021, 19:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan,  data angka kematian akibat Covid-19 kembali menjadi indikator penilaian level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Sebagai informasi, saat ini angka kematian telah kembali digunakan dalam indikator penilaian level PPKM," ujar Wiku, dalam konferensi pers, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Luhut Sebut Angka Kematian Covid-19 Kembali Jadi Acuan Asesmen PPKM

Terkait hal itu, Wiku mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar terus melakukan perbaikan data dan peningkatan sinkronisasi.

Jika masih terjadi perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah, Wiku mengimbau pemda melakukan sinkronisasi data dengan kementerian dan lembaga terkait.

Wiku mengingatkan, sinkronisasi data kasus kematian bertujuan supaya kebijakan yang diambil akurat.

"Dengan demikian data yang menjadi navigasi penanganan Covid-19 dapat lebih akurat dan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran," kata Wiku.

Baca juga: Satgas Covid-19 Catat Kenaikan Kasus Kematian yang Tinggi di 5 Provinsi

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan angka kematian Covid-19 dari indikator penentuan level PPKM karena adanya masalah dalam input data dan akumulasi dari kasus kematian pada beberapa pekan sebelumnya.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hal itu saat mengumumkan perpanjangan PPKM, Senin (9/8/2021).

Kemudian pada Senin (23/8/2021), Luhut menyampaikan, pemerintah kembali menggunakan data kasus kematian sebagai salah satu indikator evaluasi PPKM.

Luhut menjelaskan alasan pemerintah sempat mengeluarkan data angka kematian dari indikator penentuan level PPKM.

Ia mengatakan, hal itu dilakukan karena pemerintah hendak memperbaiki sejumlah data. Kini, menurut Luhut, data sudah semakin baik meskipun masih ada beberapa daerah yang perlu diperbaiki.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI-Perancis Sepakat Produksi Bersama 13 Unit Radar GCI ‘Sang Mata Pertahanan’

RI-Perancis Sepakat Produksi Bersama 13 Unit Radar GCI ‘Sang Mata Pertahanan’

Nasional
KSAL Sebut Pihaknya Berwenang Lakukan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

KSAL Sebut Pihaknya Berwenang Lakukan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

Nasional
Wapres Harap Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Raih Hasil Terbaik di Piala Dunia 2022

Wapres Harap Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Raih Hasil Terbaik di Piala Dunia 2022

Nasional
Proses Perekrutan Komcad TNI AL Sudah Berjalan di Kodikmar Surabaya

Proses Perekrutan Komcad TNI AL Sudah Berjalan di Kodikmar Surabaya

Nasional
Sekjen DPR Sebut Mikrofon di Rapat Paripurna Otomatis Mati Setelah 5 Menit

Sekjen DPR Sebut Mikrofon di Rapat Paripurna Otomatis Mati Setelah 5 Menit

Nasional
Kunjungi Universitas Bung Karno, Kepala BNPT Ajak Kampus Lawan Radikalisme

Kunjungi Universitas Bung Karno, Kepala BNPT Ajak Kampus Lawan Radikalisme

Nasional
Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Nasional
Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Nasional
Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Nasional
Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Nasional
Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Nasional
KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama tentang Hidro-Oseanografi

KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama tentang Hidro-Oseanografi

Nasional
Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.