Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MAKI Desak KPK Segera Mulai Penyelidikan Lanjutan Korupsi Paket Bansos

Kompas.com - 24/08/2021, 15:19 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan lanjutan terkait dugaan korupsi paket bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan bahwa pihaknya pada 16 Desember 2020 lalu telah memberikan beberapa barang bukti seperti beras yang sudah berwarna kuning, sarden yang kecil, hingga roti yang sedikit dalam paket bansos yang diterima masyarakat di wilayah Jabodetabek.

Boyamin mengungkapkan pihaknya menduga harga paket bansos yang diterima masyarakat itu Rp 188.000, padahal anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 300.000 tiap paket.

"Ada juga yang mengatakan sunatannya lebih besar hampir separuh harga, tapi MAKI netral yang kami temukan adalah seharga itu," kata Boyamin kepada Kompas.com, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: MAKI: Cerca dan Hinaan Tak Perlu Jadi Pertimbangan yang Meringankan Juliari

Sepengetahuan MAKI, saat ini KPK telah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dengan pemotongan dana bansos tersebut.

"Dan saya tunggu (penyelidikan) mestinya dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, di mana dalam Pasal 2 ayat 2 ancamannya hukuman mati karena (melakukan) korupsi dalam keadaan bencana," ujar Boyamin.

Selain itu, Boyamin berharap agar dalam penyelidikan lanjutan nanti, KPK dapat menggunakan pasal pencucian uang untuk mencari tahu siapa saja pihak yang bermain di balik pemotongan dana bansos tersebut.

"Dalam rangka mencari aliran dana siapa yang menikmati dari uang-uang hasil keuntungan yang dilakukan dalam pemotongan paket sembako tersebut," ucapnya.

Baca juga: MAKI Ajukan Gugatan Praperadilan terhadap KPK dalam Kasus Pinangki

Boyamin menegaskan bahwa pihaknya berharap KPK segera menaikkan penyelidikan lanjutan ini ke tahap penyidikan.

"Semoga segera ditingkatkan ke penyidikan, tapi kalau mangkrak, ya saya gugat ke praperadilan dalam rangka agar KPK mempercepat prosesnya," ucap dia.

Adapun, sebelumnya KPK telah mengungkap adanya kasus korupsi bansos yang kemudian menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

Juliari telah divonis bersalah dan terbukti melakukan korupsi bersama-sama dan berlanjut dalam pengadaan paket bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Baca juga: Juliari Dapat Keringanan karena Cacian Publik, Penyidik Kasus Bansos Disanksi atas Tuduhan Bully Saksi

Majelis hakim menyatakan bahwa Juliari menerima uang Rp 15,1 miliar dari total Rp 32,48 hasil korupsi yang diterima bersama-sama dengan dua anak buahnya yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Atas perbuatannya tersebut Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta dikenai pidana pengganti Rp 14,59 miliar subsider 2 bulan penjara.

Selain itu majelis hakim juga mencabut hak politik Juliari selama 4 tahun terhitung setelah menjalani masa pidana pokoknya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com